Ombudsman Koordinasikan Masalah CPNSD Dengan BKN
MANOKWARI, PB News - Menyikapi persoalan yang terjadi dalam proses dan pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) tahun 2018, Ombudsman Perwakilan Papua Barat melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional XIV Manokwari. Kegiatan tersebut berlangsung di Manokwari, Kamis (6/5/2021).
Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Yoseph Sombuk melalui Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Yules Rumbewas mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan guna melihat secara keseluruhan serta mengkolaborasikan hasil temuan ataupun laporan yang diterima Ombudsman. Laporan dan temuan itu berhubungan dengan pelaksanaan dan hasil seleksi CPNS yang sudah dijalankan.
"Karena BKN merupakan lembaga yang berwenang melakukan verifikasi sampai dengan menerbitkan SK bagi PNS," ujarnya.
Menurut dia, setelah adanya pengumuman hasil seleksi CPNS di Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdapat persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang serius. Terdapat beberapa persoalan yang di terima oleh Ombudsman dari berbagai daerah Kabupaten/Kota seperti Kota Sorong, Kaimana, Fakfak, Manokwari Selatan dan beberapa daerah lainnya.
"Ada komplain dari peserta seleksi yang disampaikan kepada Ombudsman selaku lembaga yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik," kata dia.
Disampaikannya, koordinasi dimaksudkan agar ada pendapat-pendapat yang mampu menawarkan solusi terbaik bagi kepentingan pelayanan publik pada lembaga tersebut. Juga sedikitnya dapat menjawab komplain yang sudah disampaikan oleh para peserta seleksi.
"Kita samakan persepsi untuk kemudian menyelesaikan persoalan ini," ungkap Yules.
Dirinya mencontohhkan, kebijakan 80% berbanding 20% yang disampaikan oleh pemerintah harus sejalan dengan penerapan pada saat seleksi dan hasil yang diperoleh para peserta. Karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap tingkat ke cemburuan sosial di kalangan masyarakat.
"Konsekuensinya adalah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin berkurang. Selain itu, dapat menimbulkan gejolak yang kemungkinan berpengaruh pada gangguan Kamtib mas," pungkasnya. (PB25)
