Ombudsman Lampung Rilis Hasil Penilaian Kepatuhan Tahun 2018, Lampung Utara Berada di Zona Merah
BANDAR LAMPUNG, SENTRALONE.COM - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menyelenggarakan konferensi pers hasil penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Konferensi Pers dilaksanakan Kamis,(3/12019) di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung yang dihadiri sejumlah media elektronik dan cetak.
Hasil Kepatuhan ini merupakan hasil penilaian yang dilakukan pada Bulan Mei hingga Juli 2018.
"Penilaian Kepatuhan ini telah dilaksanakan oleh Ombudsman sejak Tahun 2013. Pada Tahun 2018, sebanyak sembilan Kabupaten di Provinsi Lampung menjadi obyek penilaian. Lima diantaranya telah menjalani penilaian lebih dari satu kali," jelas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf.
"Hasil penilaian terbagi dalam tiga zona, yaitu zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi, zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang dan zona merah atau tingkat kepatuhan rendah," lanjutnya.
Penilaian pada tahun 2018 menunjukkan hanya 2 (dua) Kabupaten yang sebelumnya telah dinilai pada Tahun 2017 yang mengalami peningkatan dari zona merah ke zona hijau. 2 (dua) Kabupaten tersebut ialah Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran.
Satu Kabupaten yang sebelumnya telah dinilai pada Tahun 2017 mengalami peningkatan dari zona merah ke zona kuning yaitu Kabupaten Lampung Timur. Sementara Kabupaten Lampung Tengah masih tetap berada di zona merah dalam 2 kali penilaian sejak Tahun 2017.
"Selain itu empat Kabupaten yang baru menjadi obyek penilaian Ombudsman di tahun ini, masih berada di zona merah. Sementara Kabupaten Lampung Selatan, akhirnya berhasil meraih zona hijau pada Tahun ini setelah empat kali menjalani penilaian Ombudsman sejak Tahun 2015," ujarnya.
Hasil penilaian di tahun 2018 menunjukkan sebanyak tiga Kabupaten telah meraih zona hijau, yaitu Kabupaten Lampung Selatan dengan nilai 86,92, Kabupaten Pesawaran dengan nilai 88,55 dan Kabupaten Pringewu sebagai peraih nilai tertinggi yaitu 91,48.
Sementara satu kabupaten masih berada di zona kuning yaitu Kabupaten Lampung Timur dengan nilai 79.73.
Selain itu, sebanyak lima kabupaten masih berada di zona merah, yaitu Kabupaten Lampung tengah dengan nilai 47,45, Kabupaten Way Kanan dengan nilai 42,29, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan nilai 29,98, Kabupaten Lampung Utara dengan nilai 26,18 dan Kabupaten Tulang Bawang dengan nilai 22,23.
"Penilaian kepatuhan ini merupakan penilaian kepatuhan atas penyelenggaraan standar pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pelayanan Publik," jelas Nur Rakhman.
"Setiap produk pelayanan yang diberikan oleh instansi selaku penyelenggara pelayanan harus memiliki komponen standar pelayanan seperti mekanisme pelayanan, persyaratan pelayanan, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, dan juga mekanisme dan sarana pengaduan internal, juga beberapa komponen lain yang diamanahkan dalam Undang-Undang tersebut." imbuhnya.
Nur melanjutkan bahwa setiap komponen standar pelayanan tersebut harus terpublikasikan dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna pelayanan.
"Sangat penting untuk menjadi atensi bagi pemerintah daerah. Penyelenggaraan standar pelayanan adalah hal paling standar karena merupakan tolok ukur penyampaian pelayanan. Jika standar pelayanan saja tidak ada, bagaimana pelayanan yang diberikan bisa berkualitas." Tegas Nur.
Nur juga menyampaikan harapan, bahwa dengan terselengaranya standar pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat, masyarakat selaku pengguna pelayanan juga akan lebih mudah mengakses pelayanan publik dengan hasil pelayanan yang lebih berkualitas.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan ditahun 2019 Ombudsman akan tetap melakukan penilaian kepada pemerintah kabupaten yang masih belum mendapat zona hijau dan pemerintah kabupaten yang sama sekali belum dinilai oleh ombudsman.
"Kalau yang sudah Hijau mungkin metode penilaiannya kedepan akan berbeda. Yang jelas kita (ombudsman) akan terus mendorong pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditentukan," ungkapnya.
Penulis: Tajudin Rasul
Editor : Hery Setia
TAGSOmbudsman LampungPenilaian KepatuhanProvinsi Lampung
RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR
Pemerintahan
Kemenperin Punya Diklat 3 in 1 Bagi Penyandang Disabilitas
Pemerintahan
Pemerintah Tingkatkan Kompetensi Penyandang Disabilitas
Berita
Tahun Politik, Menperin Yakin Pertumbuhan Industri Manufaktur Meningkat
Pemerintahan
Bupati Banjar Resmikan UPT Puskesmas Sungai Tabuk
Pemerintahan
Miliki Akreditasi Dari KAN, Layanan Baristand Industri Medan "Laris Manis"
Pemerintahan
Pemerintah Andalkan Industri Manufaktur Dongkrak Nilai Ekspor
Pemerintahan
111 IKM Telah Nikmati Program Peremajaan Mesin dan Peralatan
Pemerintahan
Sambut Revolusi Industri 4.0, Kemenperin Bakal Luncurkan Indi 4.0
Pemerintahan
Kemenperin Pacu IKM Nasional Kreatif dan Inovatif
Pemerintahan
Kemenperin Kebut Pembangunan 18 Kawasan Industri Luar Jawa
Berita
Menperin: IKM Makanan dan Tenun di Riau Kian Prospektif
Pemerintahan
Bangun Kemitraan Untuk Capai Pembangunan Berkelanjutan
BERITA TERBARU
BERITA POPULER
Keturunan Nabi Muhammad SAW, Berikut Silsilah Sandiaga Uno
Uncategorized 29 December 2018 | 09:23
Polres Banjarbaru Raih Penghargaan Menpan RB
Berita 10 December 2018 | 16:02
video
Ada Bukti Transfer ke Kadis PMD dan Staf BPKAD
Sorot 3 January 2019 | 00:59
video
Saksi Kunci Kasus Etawa, Kembai Diperiksa
Berita 28 December 2018 | 09:46
Kapolres Banjar Kirim Polwan Jalankan Misi Perdamaian
POLRES BANJAR 27 December 2018 | 15:39
adalah media online yang berfokus pada penyajian fakta dan kebenaran. Sesuai dengan motto kami "Berani Tampil Hebat
Contact us: redaksi@sentralone.com
OUR PARTNERS:
PUSAKANEWS.NET
BERITAPUBLIK.INFO
POLRESBLITAR.COM
SUARAMANDIRI.COM
TRIBRATANEWS-PASURUAN.COM
BANJAR.KALSEL.POLRI.GO.ID
0FansLIKE
0FollowersFOLLOW
0FollowersFOLLOW
Redaksi Tentang Kami Pedoman Media Siber Disclaimer Info Iklan
© 2015 | PT Sarwa Tri Jaya Media
