Ombudsman Lampung: Seleksi CPNS Mendominasi Laporan 2018
Bandarlampung, Gatra.com - Ombudsman RI perwakilan Lampung mencatat terdapat 116 laporan sepanjang tahun 2018. Laporan terbanyak mengenai substansi laporan kepegawaian 28,77 persen, laporan pertanahan 10,96 persen dan laporan administrasi kependudukan sebanyak 6,85 persen
"Teratas adalah laporan kepegawaian, didominasi oleh laporan tentang Penerimaan dan Seleksi CPNS tahun anggaran 2018," ungkap Kepala Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf saat konfrensi pers kinerja tahun 2018 di kantor Ombudsman, Rabu (30/1).
Lebih lanjut Nur Rakhman menjelaskan, penanganan laporan CPNS dilakukan dengan mekanisme Reaksi Cepat Ombudsman (RCO), yaitu koordinasi cepat melalui telpon dengan pihak BKD selaku leading sector penyelenggaraan di daerah.
"Kami mengapresiasi seluruh BKD yang kooperatif, pada dasarnya seluruh BKD menindaklanjuti laporan yang disampaikan Ombudsman, hanya saja ada beberapa yang memerlukan keputusan BKN selaku Panselnas" kata Nur Rakhman.
Terkait laporan pertanahan, pihaknya mencatat kasus sengketa dan blokir tanah menjadi perhatian sepanjang tahun 2018,
Menurut Ombudsman Lampung, sengketa pertanahan terjadi karena adanya tumpang tindih sertifikat dan ini merupakan kelalaian BPN. Sengketa yang seharusnya diselesaikan oleh BPN justru diselesaikan dengan mekanisme sengketa diluar Kementrian ATR/BPN, yaitu melalui cara mediasi dan pengadilan.
"Untuk mengatasi masalah laporan pertanahan ini kami telah melakukan mekanisme systemic review " ujar Nur Rakhman.
Sementara itu, dalam mengatasi laporan substansi administrasi kependudukan yang masih bermasalah, Ombudsman mengaku akan segera menyurati seluruh Kepala Daerah untuk segera mengatasi dan mencegah maladministrasi pada Disdukcapil, agar menjalankan amanah Permendagri No.19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.
Ombudsman Lampung mencatat, nilai kepatuhan sepanjang tahun 2018, sebanyak 3 Kabupaten telah meraih zona hijau yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran dan Pringsewu. 1 kabupaten pada zona kuning yaitu Lampung Timur, dan 5 lainnya masih berada di zona merah yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara dan Tulang Bawang.
"Masih dibutuhkan komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya untuk substansi laporan yang berulang yang dilaporkan masyarakat " kata Nur Rakhman mengakhiri pembicaraan.
