• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Minta PDAM Tirtanadi Batalkan Pencatatan Berbasis Digital
PERWAKILAN: SUMATERA UTARA • Selasa, 04/05/2021 •
 
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut, Abyadi Siregar saat Menyerahkan LAHP kepada Dirut PDAM Tirtanadi, Kabir Bedi

MEDAN - Ombudsman RI Perwakilan Sumut meminta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi membatalkan pencatatan meteran air pelanggan berbasis digital.
Hal ini dikarenakan, aplikasi yang digunakan dalam pencatatan berbasis digital itu belum lulus uji kualitas.

Apalagi, pengalihan pencatatan meteran dari pencatatan manual ke aplikasi android disebut menjadi penyebab membengkaknya tagihan air pelanggan PDAM.

Hal-hal tersebut merupakan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diserahkan Ombudsman ke PDAM Tirtanadi dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) atas laporan pelanggan PDAM ke Ombudsman karena membengkaknya tagihan air.

LAHP ini diserahkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar kepada Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi Kabir Bedi di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Jalan Sei Besitang Nomor 3, Medan, Selasa (4/5/2021).

Abyadi Siregar mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata aplikasi Baca Meter PDAM Tirtanadi yang digunakan dalam pencatatan meteran pelanggan tersebut belum didaftarkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sehingga belum lulus uji kualitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, pasal 6 ayat 1 dan 2 memuat bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pendaftaran. Kewajiban melakukan pendaftaran bagi penyelenggara sistem elektronik dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan.

"Karenanya, Ombudsman meminta PDAM Tirtanadi untuk membatalkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor PER-05/DIR/HBL/2021 tentang perubahan Peraturan Direksi Nomor 05/DIR/HBL/2020 tentang pencatatan meteran air pelanggan dengan menggunakan smartphone android di PDAM dan menerbitkan peraturan direksi yang baru sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan," kata Abyadi.

Karena, belum didaftarkan dan belum melewati uji kualitas, Ombudsman meminta penghentian penggunaan aplikasi Baca Meter PDAM Tirtanadi.

"Kita minta Gubernur agar mengevaluasi pencatatan meteran melalui aplikasi Android dan melakukan pendampingan," ungkap Abyadi.

Ombudsman juga merekomendasikan dan meminta agar Tirtanadi melakukan tera ulang meteran air pelanggan.

Tera ulang adalah proses uji ulang terhadap semua alat ukur dan timbangan oleh Badan Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 tahun 2018 tentang tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, tambang dan perlengkapannya, masa berlaku tera meter air sebagaimana meter air PDAM memiliki masa berlaku 5 tahun.

"Menurut data di kita itu baru 4 ribuan meteran pelanggan yang di tera ulang sejak 2019 dari 500 ribuan pelanggan," timpal James Panggabean, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan asisten Mori Yana Gultom.

Dan tentang kerugian pelanggan, kata James, itu kita meminta supaya dihitung ulang sesuai dengan standar pemakaian mereka per bulan itu.

Sementara itu, Dirut PDAM Tirtanadi Kabir Bedi usai menerima LAHP Ombudsman menyebut akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Ombudsman.

"Kita akan menindaklanjuti laporan tersebut secepatnya," kata Kabir Bedi, tanpa merinci lebih jauh.

Beberapa hal menurutnya, akan menjadi poin utama perbaikan ke depan.

"Kita akan menyiapkan kanal laporan kepada masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, persoalan membaengkaknya tagihan air pelanggan PDAM Tirtanadi ini dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

Dalam laporan yang diterima oleh posko pengaduan pembengkakan tagihan air, Ombudsman sedikitnya menerima pengdaun puluha pelanggan.

Dari jumlah tersebut, ada pelanggan yang biasanya hanya membayar tagihan pemakaian air antara Rp 200 sampai Rp 300 ribu sebulan mengalami lonjakan tagihan yang signifikan mencapai Rp. 4 juta.

Bahkan ironisnya, ada pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan mencapai Rp. 14 juta.

Dirut PDAM Tirtanadi, Kabir Bedi kala itu mengatakan bahwa lonjakan tagihan air itu disebabkan peralihan sistem pencatatan dari manual menjadi berbasis digital atau smartphone android.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...