• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Minta Pelayan Publik di Masa Pandemi Berbasis Web
PERWAKILAN: SULAWESI BARAT • Rabu, 07/07/2021 •
 
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat saat pemaparan materi di ruang pola Kantor Bupati Majene

Majene - Indikator wajib pelayanan publik tahun 2021 yaitu sistem elektrik dan non elektrik. "Setiap OPD harus memiliki website yang terintegrasi dengan website induk yang dikelola Pemerintah Kabupaten," terang Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman dalam Sosialisasi Ombudsman Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2021, Senin (5/7/2021) di ruang pola Kantor Bupati Majene.

Dikatakan, semua pelayanan yang ada di non elektronik juga harus dibuat secara elektronik sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

"Terlebih saat ini di masa pandemi sehingga semua pelayanan harusnya berbasis di web. Bukan hanya Kominfo yang memiliki website tapi juga OPD harus menyiapkan website yang terkoneksi dengan Website Kabupaten," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele (AST) mengajak pihak Ombudsman RI untuk meningkatkan dan membenahi kualiatas pelayanan publik dengan jalan turun bersama melakukan peninjauan ke tiap-tiap OPD yang menerapkan pelayanan ke masyarakat.

"Terlebih jadwal penilaian Tim Ombudsman yang tidak lama lagi, sehingga masih ada kesempatan bagi Pemkab Majene untuk melakukan perbaikan pelayanan," sebut AST.

"Kita masih di status zona kuning, jadi komitmen ini harus dimaknai positif. Kami ingin meminta waktu bersama membenahi sektor pelayanan, turun melihat perkembangan pelayanan publik," ujarnya AST.

Ia berharap agar tiap OPD menggenjot kinerjanya, melakukan perbaikan disetiap pelayanan sehingga upaya untuk berada di zona hijau pelayanan publik bisa tercapai.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...