Kabar Perwakilan

Mataraminside.com, Mataram - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dibuka sejak 17 Juni hingga 20 Juni 2019.

Dalam proses pelaksanaannya, Ombudsman RI Perwakilan NTB mengajak masyarakat melaporkan segala bentuk Maladministrasi seperti pungutan liar (Pungli), diskriminasi, tidak patut dan penyalahgunaan kewenangan.

Dalam hal pungli, Ombudsman NTB meminta pihak sekolah untuk tidak membuat persyaratan yang tidak diatur dalam ketentuan. Misalnya mematok jumlah sumbangan yang dikeluarkan orang tua wali murid dan menjadi prasyarat serta mengharuskan membeli seragam di sekolah.

''Kebijakan semacam itu dapat memberatkan orang tua siswa dan peserta didik. Laporkan jika ditemukan,'' kata Seksi Bidang Pelaporan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Sahabudin, di Mataram, Rabu (19/6).

Sementara itu,Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, Rusman mendukung upaya yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan NTB dalam rangka mengawasi pelaksanaan PPDB di daerah ini. Dan menjadi bahan evaluasi jika ada sekolah yang melakukan pungli.

''Tentu kami sangat merasa terbantu dengan adanya pengawasan dari semua pihak termasuk media sebagai kontrol social,'' kata Rusman.(Sid)