• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Perkuat Koordinasi dalam Pemberantasan Pungli
PERWAKILAN: SUMATERA BARAT • Jum'at, 25/06/2021 •
 

Padang ,Shootlinenews.com-lmplementasi Pemberantasan Pungli di Sumatera Barat dibahas dalam sebuah talkshow yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Yefri Heriani selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, menyampaikan permintaan imbalan dalam bentuk barang, uang dan jasa merupakan bentuk maladministrasi yang jamak terjadi pada penyelenggara pelayanan publik. Tindakan ini lebih dikenal dengan pungli.

Sumatera Barat merupakan kantor perwakilan yang berada pada posisi nomor 3 penerima laporan terbanyak tentang maladministrasi tersebut, setelah Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat.

Setiap tahun laporan terkait dengan pungutan liar di Ombudsman Sumbar menurun. Pada tahun 2017 ada 36 laporan masyarakat terkait pungli, di tahun 2018 ada 22 laporan, di tahun 2019 ada 14 laporan, di tahun 2020 ada 4 laporan, dan 2 laporan di tahun 2021.

Perlu dilihat lebih lanjut apakah menurunnya jumlah laporan tersebut disebabkan oleh kasus pungli yang menurun atau masyarakat sudah bosan dan tidak peduli lagi dengan pungli, karena tak ada perubahan dari waktu ke waktu. Bahkan dianggap sesuatu yang lumrah. Atau masyarakat memilih saluran lain untuk melapor.

Pungutan yang sering dilaporkan kepada Ombudsman adalah pungutan yang terjadi di sekolah. Selain itu juga ada pungli di KSOP, Pembuatan sertifikat prona, cek fisik pembuatan BPKB kendaraan, pungli sertifikasi guru, pungli ketika ujian nasional berbasis komputer.

Yefri berharap adanya komitmen pimpinan daerah, pimpinan institusi penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi role model serta adanya upaya peningkatan kapasitas dan perubahan mindset penyelenggara layanan publik. Hal itu tentu akan merubah budaya kerja melayani dengan tulus dan ikhlas, dengan memastikan standar layanan publik berjalan dengan baik. Selain itu Yefri juga menekankan pentingnya pemberian reward bagi penyelenggara yang berperilaku sesuai aturan dan punishment yang jelas dan tegas bagi oknum yang melakukan tindakan melanggar aturan atau Maladministrasi.

Kombespol Imam Kabut Suriadi, S.I.K, M.M., Dirreskrimum Polda Sumbar menyampaikan bahwa Pungli sudah terjadi sejak lama dan telah menjadi hal yang lumrah. Seperti tahun 1977, adanya operasi tertib bersama yang ditugaskan kepada Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kaskopkamtib) bersama Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara untuk melakukan penertiban

Lebih lanjut Kombespol Imam menjelaskan bahwa beberapa faktor yang mengakibatkan orang melakukan pungli, seperti penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan sehingga berani melakukan pelanggaran disiplin. Selanjutnya faktor mentalitas, faktor ekonomi, faktor kultural dan budaya organisasi turut serta menjadi penyebab terjadinya pungli. Dan yang paling siginifikan adalah lemahnya sistem pengawasan baik oleh atasan atau pengawas.

Kombespol Imam juga menyampaikan ada berbagai upaya yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli, salah satunya upaya Preventif dan upaya penegakan hukum. Upaya preventif dengan melakukan Kontrol.

Kombespol Imam mengapresiasi koordinasi yang dilakukan oleh Ombudsman. Segala sesuatu yang kaitannya dengan keresahan masyarakat terkait pungli disampaikan oleh Ombudsman kepada Tim Saber Pungli untuk ditindaklanjuti.

"Selama ini Ombudsman memiliki peran yang aktif dan kami sangat apresiasi terhadap hal tersebut"

Benni Warlis, selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan Komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar untuk memberantas pungli berupa: a) Peningkatan pelayanan publik pada setiap OPD. b) Pembentukan Satgas Pemberantasan Pungli dalam bentuk Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi Sumbar c) Dukungan Anggaran kegiatan pemberantasan pungli d) Membuka ruang partisipasi publik terkait pungli dan pelayanan publik e) Peningkatan peran APIP dalam pengawasan pungli dan pelayanan publik.

Benni juga menyampaikan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara preventif dengan membangun budaya anti pungli baik masyarakat, aparatur maupun pengusaha dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam gerakan nasional pemberantasan pungli, Pemda bebas dari pungli. Strategi preventif (pencegahan) dilakukan dengan melakukan pemetaan rawan pungli dan mengoptimalkan fungsi satuan pengawasan internal, serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik yang prima berbasis teknologi & informasi. strategi represif (penegakan hukum) dilakukan dengan menjatuhkan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat, terhadap oknum aparat penyelenggara negara/pegawai negeri, masyarakat yang terlibat dalam pungutan liar sesuai ketentuan per-UU yang berlaku.

Dr. Otong Rosadi, Rektor Universitas Ekasakti Padang, menyampaikan bahwa menyadari bahwa pungli sebagai Penyakit kultural/penyakit sosial, patologi birokrasi, dan disebabkan oleh lemahnya pengawasan.

Dr. Otong menegaskan bahwa pungli merupakan kejahatan yang apabila dilakukan pembiaran yang berlangsung lama akan menjadikannya sebagai kejahatan terorganisir. Dr Otong juga menekankan pentingnya penguatan komitmen pelayanan publik dengan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2009.

"Persoalan komitmen pelayanan publik penting, dimana bermula pada pimpinan, kemudian ada pola rekrutmen, rotasi dan promosi merit system, kemudian ada fakta integritas, SPM, SOP, serta penting adanya pemanfaatan IT, aplikasi berbasis IT, Lapor Pungli Berbasis Android serta adanya pelibatan dan pengawasan masyarakat"

Basril G. S.H., M.H. Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumbar, menyampaikan bahwa Pungli merupakan gejala sosial yang sudah lama ada di Indonesia dengan melibatkan berbagai pihak dengan modus beragam. Penyebab orang melakukan pungli dapat dikatakan hampir sama dengan korupsi yaitu lemahnya integritas dan moral serta gaya hidup.

Lebih lanjut Basril memaparkan berbagai solusi dan strategi yang dapat dilakukan dalam pemberantasan pungli di provinsi Sumatera Barat. Pertama secara preventif dengan melakukan sosialisasi pemetaan kawasan rawan pungli, memperketat pengawasan internal dan eksternal dan juga evaluasi serta monitoring. Kedua secara represif dapat berupa operasi tangkap tangan atau memproses hukum pelaku pungli. ketiga adalah dengan perbaikan sistem, seperti membuat pelayanan one stop service/ pelayanan satu dan penggunaan layanan yang berbasis digital serta adanya standarisasi. keempat adanya penandatanganan pakta integrita. kemudian sangat penting adanya keterbukaan informasi publik serta menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat.

Basril juga menekankan pentingnya antara semua pihak baik masyarakat, lembaga pengawas ineternal dan eksternal dan lembaga yang terkait dengan pemberantasan pungli, baik pusat maupun daerah, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa. Oleh karena itu Basril sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Ombudsman perwakilan Sumbar.

Ombudsman menghimbau masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan terkait pungli yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik melalui berbagai saluran pengaduan yang telah disediakan baik dengan datang langsung, pesan whatsapp di nomor 08119553737, atau melalui email pengaduan: pengaduan.sumbar@ombudsman.go.id


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...