• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman RI Kaltim Ikut Kawal Pelaksanaan Suntik Vaksin Sinovac di Kukar, 7 Hal Ini Jadi Perhatian
PERWAKILAN: KALIMANTAN TIMUR • Selasa, 09/02/2021 •
 
Ilustrasi pelaksanaan vaksinasi tahap pertama di Kukar Kamis (14/1/2021). TRIBUNKALTIM.CO/ARIS JONI

TRIBUNKALTIM.CO, KUKAR- Ombudsman RI Kalimantan Timur turut mendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program vaksinasi sebagai upaya penanggulangan Covid-19 yang sudah berlangsung hampir setahun lamanya.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltim Kusharyanto mengatakan, sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman memberikan perhatian terhadap pelaksanaannya.

Beberapa hal di antaranya sebagai berikut, pertama, jumlah vaksin pada tahap awal ini harus dapat mengakomodir semua tenaga kesehatan (nakes) sebagai garda terdepan dalam melawan Covid-19.

Mengutip dari pemberitaan media massa per 6 Januari 2021, sebagaimana diterangkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, dr Padilah Mante Runa, bahwa jumlah nakes yang menjadi target vaksinasi tahap satu sebanyak 30.232 nakes.

"Namun, sejauh ini jumlah vaksin sinovac pada tahap kesatu dan kedua yang diterima oleh Kaltim baru sejumlah 58.120, yang artinya jumlah vaksin tahap kesatu dan kedua belum memenuhi target jumlah nakes," kata Kusharyanto, melalui siaran pers tertulis, Senin (8/2/2021).

Sehingga, Ombudsman mengimbau Pemerintah Daerah untuk dapat memastikan seluruh tenaga kesehatan di Kaltim mendapatkan vaksinasi sebelum ke tahapan vaksinasi selanjutnya agar menjadi contoh bagi masyarakat.

Kedua, sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara massif.

Pada tahap ketiga dan keempat, vaksinasi akan mulai menyasar masyarakat umum yang memenuhi syarat tertentu.

Sementara berita bohong atau hoax masih banyak bertebaran di media sosial.

Mengingat persyaratan usia penerima vaksin antara 18-59 tahun, berita hoaks sangat rentan memengaruhi kelompok masyarakat Gen X dan Baby Boomer, yaitu masyarakat yang berusia >40 tahun.

"Sehingga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus dapat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Lebih lanjut, sosialisasi juga harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum bulan April 2021 ketika jadwal tahap ketiga dan keempat dimulai," kata Kusharyanto.

Ketiga, pendistribusian vaksin serta fasilitas penunjang perlu terus diawasi oleh pihak Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/Kota, serta BPOM RI di daerah untuk menjamin tetap terjaganya kualitas vaksin hingga ke tempat faskes yang dituju.

Vaksinasi bukan hal yang baru bagi tenaga kesehatan, namun tidak menutup kemungkinan, jumlah dan kualitas rantai dingin dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan secara massal dan bersamaan.

Kualitas vaksin yang menurun pastinya akan berpengaruh terhadap impak yang akan diterima masyarakat.

Keempat, Pemerintah Daerah harus memastikan penerima vaksin tepat pada sasaran, serta dilakukan pendataan secara menyeluruh, tuntas dan akurat terhadap penerima vaksin.

Pendataan merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik guna memberikan data informasi yang akurat secara terbuka terhadap capaian target yang telah dipenuhi.

Kelima, pengelolaan limbah medis harus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

Dinas Kesehatan setempat harus menegaskan kepada faskes-faskes pelaksana vaksinasi untuk mengelola limbah medis sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Nomor Hk.02.02/4/1/2021 agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

Keenam, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) setelah vaksinasi Covid-19 merupakan satu hal lainnya yang harus diperhatikan.

Pemerintah Daerah harus memiliki hotline resmi sebagai kanal pengaduan masyarakat apabila masyarakat mengalami KIPI pasca vaksinasi.

Kanal pengaduan yang responsif dan mudah dicakup masyarakat akan sangat meminimalisir kekhawatiran masyarakat nantinya setelah mendapatkan vaksinasi.

Ketujuh, berdasarkan laman resmi covid19.go.id, Pemerintah menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 gratis dan tanpa persyaratan apapun, termasuk tanpa persyaratan keanggotaan dan keaktifan di BPJS Kesehatan.

Maka, seluruh stakeholder harus mengawasi pelaksanaannya hingga akhir dan mencegah penyelewengan dalam bentuk pungutan biaya vaksinasi.

Sehingga, jangan sampai terjadi kendala berlarut-larut yang dapat mengundur jadwal pelaksaan vaksinasi.

Penyelenggaraan vaksinasi merupakan bagian dari pelayanan publik, maka bersama kita harus awasi dan dukung program vaksinasi Covid-19 ini.

"Ombudsman mengapresiasi seluruh pihak yang turut melancarkan penyelenggaran vaksinasi ini, khususnya kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan, BPOM RI, Kepolisian RI hingga TNI yang turut mengawal distribusinya," ucapnya.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...