• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman RI Kategorikan Pelayanan Publik Pemko Padangsidempuan Buruk, Berikan Nilai Nilai 16.66
PERWAKILAN: SUMATERA UTARA • Kamis, 13/12/2018 •
 
Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution pada Upacara Peringatan HUT Ke 17 Padangsidimpuan di Stadion HM Nurdin Padangsidimpuan, Rabu (17/10/2018) by Tribun-Medan.com

SHARE

PADANGSIDIMPUAN - Pemko Padangsidimpuan kembali menuai predikat buruk. Setelah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri sebagai daerah paling minim prestasi di Indonesia pada tahun 2017, Pemko Padangsidimpuan kini kembali mendapat penilaian negatif dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

Ombudsman menetapkan Pemko Padangsidimpuan pada daftar pemerintah daerah yang memiliki raport merah alias buruk tentang penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2018. Berdasarkan survei ini, Pemko Padangsidimpuan hanya memeroleh poin 16.66.

"Dengan raihan nilai 16.66, saya kira kepatuhan Pemko Padangsidimpuan sangat parah. Ini nilai sangat rendah. Karena paling-paling standar pelayanan publik yang dimilikinya hanya dua atau tiga variabel. Jadi sangat sedikit," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Kamis (13/12/2018).

Abyadi menjelaskan, survei penyelenggaran pelayanan publik digelar pihaknya secara rutin sejak lima tahun terakhir. Penilaian pelayanan publik ini mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Untuk 2018, terdapat 13 pemerintah kabupaten dan kota di Sumut yang disurvei Ombudsman Perwakilan Sumut. Ke-13 pemerintah daerah ini dipilih lantaran raport penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun lalu dikategorikan belum baik. Sementara untuk pemerintah daerah yang sudah masuk zona hijau, tidak lagi disurvei.

Pada tahun ini, predikat penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk atau zona merah disematkan kepada Pemko Padangsidimpuan beserta enam pemerintah daerah lainnya, yakni Pemkab Karo (36.97), Pemkab Labuhan batu (35.64), Pemkab Nias Selatan (14.66), Pemkab Simalungun (11.62), Pemko Tebingtinggi (48.98) dan Pemko Kota Tanjungbalai (10.02).

Kemudian daftar pemerintah daerah yang masuk zona kuning adalah Pemkab Toba Samosir (63.14), Pemkab Pakpak Bharat (54.03), Pemko Binjai (75.77) dan Pemko Pematangsiantar (58.39).

Sedangkan pemerintah daerah yang dinobatkan memiliki raport bagus alias zona hijau adalah Pemkab Langkat (96.53) dan Pemkab Serdang Bedagai (89.59).

Abyadi mengatakan, penganugerahan predikat kepatuhan atas hasil survei ini sudah dilakukan di Hotel Sultan Jakarta pada Senin (10/12/2018) lalu.

"Saya kira, Pemko Padangsidimpuan harus memacu diri untuk melakukan perbaikan pelayanan publiknya di unit-unit layanan yang ada di OPD-OPD," kata Abyadi.

Abyadi menambahkan, kepatuhan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dapat diukur dalam dua tahapan.

Tahap pertama adalah kepatuhan pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan serta memampangkan (tangible) atributisasi standar pelayanan publik di unit-unit layanan.

Sedangkan tahap kedua adalah kepatuhan pemerintah daerah itu sendiri dalam melaksanakan atau mengaplikasikan standar pelayanan publik yang dipampang tersebut.

"Kalau ditanya apakah dengan lengkapnya penyediaan dan pemampangan atributisasi standar layanan publik sudah pasti pelayanan publiknya memuaskan masyarakat? Jawabnya belum tentu," kata Abyadi

"Karena standar pelayanan publik yang sudah terpampang (tangible) di unit-unit layanan itu, belum tentu juga diaplikasikan. Maka itulah tugas kita bersama mengawasi," sambungnya.

Sementara itu, Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution belum dapat dimintai komentarnya terkait hal ini.





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...