• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman RI Kembali Laksanakan Survey Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2021
PERWAKILAN: KALIMANTAN BARAT • Selasa, 01/06/2021 •
 
Kegiatan Workshop Pendampingan Penilaian Kepatuhan 2021

KBRN, Pontianak: Ombudsman Republik Indonesia kembali melaksanakan Survey/ Penilaian Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik kepada kementrian/ lembaga dan pemerintah daerah di Kalbar di Tahun 2021, setelah sebelumnya sempat vakum karena Covid 19.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijanto di sela-sela Workshop Pendampingan Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Publik di Pontianak mengatakan, survey standar kepatuhan pelayanan publik sebenarnya merupakan program tetap Ombudsman RI. Oleh karenanya, sebelum survey atau penilaian tingkat kepatuhan pelayanan publik tersebut terlebih dahulu dilakukan worshop pendampingan.

"Kendati di Kalbar banyak sekali kendala yang dihadapi, namun kita tetap optimis, pemerintah daerah dapat terus berinovasi memberikan pelayanan publik yang berkualitas,"ungkapnya Senin (31/05/2021).

Johanes Widijanto menambahkan, usai pelaksanaan workshop, pihaknya akan turun ke setiap pemerintah daerah guna melaksanakan penilaian tingkat kepatuhan pelayanan publik apakah telah sesuai dengan standar pelayanan atau tidak.

Senada diungkapkan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, setiap bentuk pelayanan harus memiliki Standar Operasi Prosedur (SOP). Dimana, wajib ditayangkan sehingga mudah di akses masyarakat.

"Saya gampangya itu aja, setiap pelayan publik itu harus punya SOP. Kalau itu sudah ada, pastinya pelayanan publiknya akan baik sekali,"ujarnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat Agus Priyadi menuturkan, sebelumnya pada Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2019 terdapat 9 daerah kabupaten kota yang meraih zona kepatuhan tinggi, 5 berada di zona kuning dan 1 kabupaten berada di zona merah.

"Ada Sembilan daerah kabupaten kota dengan tingkat kepatuhan tinggi atau Hijau. 5 di Zona Kuning, 1 masih merah yaitu Kabupaten Ketapang," paparnya.

Lebih lanjut Agus Priyadi mengutarakan, jika suatu daerah mendapatkan penilaian kepatuhan pelayanan publik di zona hijau, tidak terlepas dari komitmen kuat kepala daerahnya. Terlebih untuk Pemprov Kalbar dengan komitmen yang ditunjukkan oleh Gubernur Sutarmidji, target zona hijau tingkat kepatuhan akan diperoleh.

Sumber: RRI Pontianak

Editor: Editor: Syahrul Sani


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...