• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Siap Turun Tangan Jika PPDB Jabar 2021 Diwarnai Penyalahgunaan
PERWAKILAN: JAWA BARAT • Selasa, 08/06/2021 •
 
engawas (Proktor) Penilaian Akhir Tahun (PAT) SMAN 1 Cileunyi, memantau hasil ujian siswa yang dilakukan secara online /Pikiran Rakyat/Ade Mamad

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 di Jawa Barat, masih diwarnai kehadiran orangtua ke sekolah, meskipun dibuka pendaftaran dalam jaringan (daring).

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat Iwan Hermawan mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan di beberapa sekolah, pendaftaran PPDB Jabar berjalan lancar.

Sistem pendaftaran daring berjalan baik.

Meski demikian, FAGI melihat beberapa orangtua datang ke sekolah tujuan dengan alasan belum mendapat cukup informasi tentang PPDB Jabar.

Untuk mencegah penularan Covid-19, pada umumnya, sekolah tujuan hanya melayani orangtua yang tidak memiliki kuota internet untuk melaksanakan pendaftaran PPDB.

Sementara orangtua yang ingin bertanya informasi seputar PPDB hanya diberi brosur.

Terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat Dan Satria mengatakan, seharusnya PPDB Jabar pada 2021 lebih baik dibandingkan PPDB 2020.

Dia berharap tidak ada lagi orangtua yang belum paham pendaftaran PPDB secara daring. Selain itu, dia juga berharap tidak terjadi kendala teknis pada pelaksanaan PPDB.

PPDB secara daring, menurut Dan, menjadi momentum agar PPDB berjalan lebih nyaman, cepat, dan mudah. PPDB secara daring juga dapat mengurangi intervensi pihak-pihak yang hendak melakukan kecurangan.

Ombudsman mendorong agar penyelesaian persoalan PPDB pada tahun ini bisa dilaksanakan di level sekolah dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan. Tujuannya, agar persoalan PPDB bisa cepat diselesaikan.

"Ombudsman akan turun (menyelesaikan persoalan) kalau ada bukti penyalahgunaan. Kalo masalah teknis, diperbaiki dengan cepat di sekolah. Makanya masyarakat komunikasi dengan sekolah dan Kantor Cabang Dinas," ujar Dan pada acara sosialisasi PPDB di SMAN 20 Bandung, Jumat, 4 Juni 2021.

Dia juga mendorong Dinas Pendidikan agar memantau proses PPDB siswa afirmasi. Dengan demikian, siswa miskin bisa melanjutkan pendidikannya.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, pengaduan persoalan PPDB bisa disalurkan melalui media sosial, pihak sekolah, Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Kesempatan memberikan pengaduan berakhir tiga hari setelah penutupan pendaftaran PPDB.

Setelah itu, Dedi meminta KCD mengumumkan kepada masyarakat terkait beberapa hal, termasuk kuota penerimaan setiap sekolah, jumlah pendaftar dan keterisian setiap sekolah.

"Sampaikan sekolah ini sudah full, sekolah ini terisi berapa," kata Dedi.





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...