Ombudsman Soroti Alasan Perpanjangan PSBB Banjarmasin Tak Transparan
Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan, Noorhalis Majid kembali mengeritik kebijakan Pemkot Banjarmasin yang memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Padahal, pada periode pertama sejak 24 April-7 Mei 2020 sudah banyak catatan minor.
"PSBB itu sekali lagi instrumen, cara untuk menyudahi wabah Covid-19 bukan tujuan. Sebagai instrumen semestinya alat evaluasinya ketat dan transparan," ucap Noorhalis Majid kepada jejakrekam.com, Jumat (8/5/2020).
Ia menegaskan harusnya PSBB di Banjarmasin itu didukung variabel lainnya seperti bantuan sosial (bansos), pengawasan dan lainnya sehingga diketahui dan bisa diukur progress-nya. Termasuk, terbaca pada wilayah mana instrument itu tidak jalan dan mengapa hal itu bisa terjadi.
"Ketika PSBB diperpanjang ini berarti ada masalah dengan instrument itu, karena berarti tidak efektif untuk menghentikan wabah Covid-19 atau virus Corona," kata Majid.
Mantan Ketua KPU Kota Banjarmasin ini juga mengeritik justru pemerintah kota tidak transparan dalam menyampaikan laporan evaluasinya kepada publik secara terbuka. "Sebab, semua itu kendalinya ada pada pemerintah kota. Nah, kalau diperpanjang kenapa? Apa sebabnya dan bagaimana masyarakat bisa bertahan, karena PSBB selama 14 hari pertama saja sudah banyak yang terdampak," cetus Majid.
Eks Ketua Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin ini menilai jika perpanjangan PSBB di ibukota Kalsel ini justru tidak membuat situasi berubah, maka akan memicu masyarakat lebih apatis dan tidak memperdulikannya lagi.
"Lantas bagaimana dengan bantuan sosial (bansos) yang kabarnya Rp 1,5 milair sehari itu apakah sudah habis terbagi? Banyak warga yang mengaku sudah didata justru bansosnya tidak kunjung tiba," ucapnya.
Sementara itu, beberapa aktivis LSM yang dimotori Bujino A Salan mengancam akan mengajukan somasi ke Dinas Sosial Kota Banjarmasin, khususnya Walikota Ibnu Sina jika bansos itu tak diserahkan.
"Banyak warga di kawasan Jahri Saleh (Banjarmasin Utara) yang belum mendapat bantuan PSBB. Katanya menunggu gelombang kedua, kapankah gelombang kedua itu? Bila dalam tiga hari tidak ada kepastian, kami para LSM akan melakukan somasi ke pihak pengelola bansos," ucap Adytiadarmadi dalam kolom komentar di jejakrekam.com.(jejakrekam)
