• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Soroti Pungli PPDB 2019
PERWAKILAN: LAMPUNG • Selasa, 22/01/2019 •
 
Dokumentasi Lampost.co

SHARE

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Ombudsman Republik Indonesia menyoroti penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada 2019. Pihaknya concern terkait pungutan liar (pungli) yang berpotensi terjadi dan dilakukan oleh oknum-oknum sekolah yang tidak bertanggung jawab.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf mengimbau kepada seluruh pihak, khususnya pihak sekolah, untuk menaati Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

"Kami menghimbau sekolah melaksanakan Permendikbud dengan benar. Transparansi dan akuntabilitas harus tetap jalan," katanya kepada lampost.co, Selasa (22/1/2019).

Kemudian, ia mengatakan untuk evaluasi PPDB 2018, pihaknya masih menemukan pungutan liar di sekolah-sekolah. Sebab itu, pada 2019 juga persoalan pungutan liar tetap menjadi sorotan dan perhatian semua pihak. Masyarakat juga harus berani melapor apabila menemukan persoalan tersebut.

"Pungli masih menjadi sorotan dalam proses penerimaan peserta didik baru," kata mantan Ketua Panwaslu Kota Bandar Lampung itu.

Ia menceritakan sejauh ini untuk daerah rawan atau sekolah-sekolah rawan yang berpotensi melakukan pungli yaitu sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Ia mengatakan konsep sistem zonasi bertujuan pemerataan pendidikan, maka dari itu semua siswa baik yang mampu maupun yang tidak mampu dalam perekonomiannya harus mendapatkan hak dan pelayanan yang sama tanpa membeda-bedakan.

"Sekolah-sekolah favorit kami soroti. Karena masyarakat banyak yang ingin anaknya masuk kesekolah tersebut," kata alumnus FISIP Universitas Lampung itu.

Sementara itu, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Atika Mutiara Oktakevina menambahkan ada beberapa temuan terkait PPDB, di antaranya ketidaksesuaian penerapan persentase untuk masing-masing jalur zonasi dengan peraturan yang ada. Kemudian, salah satu temuan PPDB 2018 juga terkait adanya sumbangan yang ditetapkan oleh beberapa sekolah dalam PPDB jalur mandiri.

"Seluruh temuan monitoring PPDB 2018 sudah kami sampaikan kepada Ombudsman RI untuk ditindaklanjuti secara menyeluruh. Untuk 2019, kami masih menganalisa hal-hal yang dibutuhkan untuk perbaikan PPDB 2019," tutupnya.





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...