Ombudsman Sulut Beber Hasil Penilaian Kepatuhan untuk Pemerintah Kota Kotamobagu
TRIBUNMANADO.CO.ID,KOTAMOBAGU - Hanya tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dari 8 sampel yang dinilai kepatuhan terhadap pelayanan standar pelayanan publik lingkungan pemerintah daerah Kota Kotamobagu dari Ombusment Sulut, Rabu (17/1).
Dari data yang diserahkan Helda Tirayoh selaku Kepala perwakilan Ombudsman Sulut, ada dua dinas yang menunjukkan nilai signifikan masuk ke zona hijau dimana pada tahun yang lalu berada di zona kuning (lihat grafis).
"Tiga SKPD nilainya tinggi sehingga hasil kepatuhannya naik, meski masih ada SKPD yang belum baik. Sehingga kotamobagu menorehkan prestasi menduduki peringkat kedua se Provinsi Sulut untuk kepatuhan terhadap standart pelayanan publik," urai Helda usai menyampaikan hasil dihadapan walikota Tatong Bara dan para pejabat.
Adapun indikator untuk meraih zona hijau dan merah setiap SKPD telah memenuhi komponen yang ada dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik tahun 2017 pasal 21, seperti persyaratan lengkap, perizinan ada semua. "Kalau tidak penuhi kompenen pasti zona merah dan kuning, kalau ada keluhan tentang pelayanan publik tidak hubungan dengan kepatuhan," tegasnya.
Wali kota Kotamobagu Tatong Bara mendaulat tiga SKPD yang meraih zona hijau, dan megaskan kepada yang belum meraih zona hijau untuk dengar apa yang disampaikan ombudsmen karena itu merupakan penyemangat.
"Pelayanan itu dinamis, dituntut cepat tepat, tinggi dan transparan," kata Tatong.
Melihat capaian itu pada tahun 2018 ini Tatong berkeinginan untuk semua SKPD meraih hasil baik, karena penilaian seperti ini harus di pacu terus dan lakukan evaluasi terus menerus.
Mulai dari penilaian kuantitatif dan kualitatif, komponen perizinan dan kualitas pelayanan semakin baik.
"Mudah-mudahan bisa hijau, termasuk comman center, perubahan pengutan sudah melalui portal masuk komponen penilaian 2018 yang akan disampaikan hasilnya di 2019," tandasnya.(crz)
Zona Hijau (Tingkat kepatuhan Tinggi):
1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Dinas Sosial
- Zona Kuning (Tingkat Kepatusan Sedang)
1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Perhubungan
3. Dinas Perdagangan Koperasi dan usaha kecil menengah
4. Dinas pertanian dan perikanan
5 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
*) Keterangan Kategorisasi Penilaian Pemerintah daerah berdasarkan Tingkat kepatuhan
