Ombudsman: Tidak Etis, Kepala Daerah Deklarasikan Dukungan untuk Bakal Capres
KBRN, Padang : Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), Adel Wahidi menilai, deklarasi dukungan yang disampaikan kepala daerah untuk salah satu bakal calon presiden-wakil presiden merupakan tindakan yang tidak etis. Sebab kepala daerah merupakan pejabat publik, sebagai kepala pemerintahan di wilayahnya.
"Ia memang diusung oleh partai, tapi setelah menjabat mereka kerja untuk rakyat bukan lagi untuk partai. Jadkepala daerah tidak etis kalau ikut menyampaikan dukungan pada bakal capres, seperti kader-kader partai lainnya," ucap Adel pada RRI Padang, Rabu (19/8/2018).
Adel menyayangkan jika ada bupati/wali kota atau gubernur, dengan segenap atribut pemerintahan dan asesoris jabatan publik mengumumkan dukungannya pada publik.
"Tidak etis. Tidak peduli, apakah itu untuk Jokowi-Ma'ruf Amin atau Prabowi-Sandi," tegasnya.
Ditambah lagi, kata Adel, dengan keberpihakan dukungan bupati/wali kota pada salah satu bakal capres, dikhawatirkan rentan terjadi maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang. Kemudian akan muncul kecurigaan upaya memobilisasi ASN, serta penyimpangan terhadap azas pemerintahan yang baik.
"Bisa jadi ada diskriminasi dalam pemberian layanan. Bupatinya mendukung calon tertentu, maka masyarakat yang berseberangan dukungan tidak dapat layanan publik yang sama," tandasnya.
Menurut Adel, jika kepala daerah menyatakan dukungan pada salah satu kandidat peserta Pilpres, seharusnya dilakukan di tempat netral. Kemudian, melepas atribut pejabat publik yang melekat, serta atas nama pribadi, tidak menyatakan dirinya sebagai kepala daerah.
