Ombudsman Usul TPS untuk Polres
TARAKAN - Ombudsman Provinsi Kaltara menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara sebagai penyelenggara pemilu agar membuka Tempat Pengumutan Suara (TPS) di rumah tahanan (rutan) Polres yang ada di Kaltara.
Kepala Ombudsman Provinsi Kaltara, Ibramsyah mengatakan, dari hasil penilaian yang dilakukan oleh pihaknya, para tahanan di rutan Polres di Kaltara cukup banyak.
"Memang Kemenkum HAM RI telah mengeluarkan keputusan terkait wajibnya tahanan narapidana untuk ikut pesta demokrasi pada pemilihan umum (Pemilu) serentak April 2019 mendatang. Sehingga nantinya seluruh Lapas di setiap daerah akan disediakan TPS sendiri. Namun keputusan tersebut hanya ditujukan ke Lapas saja tidak termasuk rutan yang ada di Polres," kata Ibramsyah.
Dirinya menambahkan, melihat situasi kondisi jumlah tahanan yang ada rutan Polres cukup signifikan, Ombudsman menilai akan lebih baik jika para tahanan narapidana yang berada di rutan Polres mempunyai TPS sendiri seperti yang berlaku di setiap lapas.
Dikonfirmasi, Ketua KPU Provinsi Kaltara, Suryanata mengatakan, sangat berterima kasih kepada Ombudmans Kaltara yang turut membantu menyukseskan pemilu serentak 2019 mendatang agar berjalan sesuai apa yang dicita-citakan. Hanya saja, pihaknya belum dapat mengindahkan tawaran dari Ombudsman Kaltara tersebut.
"Saat ini kita sedang melakukan persiapan tahapan pemilu di lapas yang ada di Kaltara, yakni Lapas Tarakan dan Lapas Nunukan. Tahapan persiapan pemilu yang dilakukan khusus untuk nara pidana yang ada di Lapas saat ini masih dilakukan pendataan sesuai dengan administrasi kependudukan yang dilakukan langsung oleh KPU daerah yang berkoordinasi dengan pihak Disdukcapil," kata Suryanata.
Dirinya menambahkan, tawaran yang diusulkan oleh Ombudsman terkait didirikan TPS untuk para nara pidana yang ada di rutan Polres akan pihaknya rapatkan kembali.
"Untuk tahapan awal, kita mendata dahulu dengan berkordinasi dengan Polres setempat terkait jumlah nara pidana yang ada di rutan mereka. Apakah memang jumlah tahanan di setiap Polres yang ada di Kaltara terbilang banyak atau sedikit. Jika memang jumlahnya di atas limit yang kita sepakati nantinya, mungkin kita akan buat TPS sendiri untuk rutan Polres," tutupnya.(*/bn15)
