ORI Jatim Rekomendasi Alokasi APBD untuk KIPI
SURABAYA,
Jawa Pos - Program vaksinasi Covid-19 di Jatim memasuki fase lanjutan. Di 35
kabupaten/kota (minus Surabaya Raya), program pemberian vaksin itu memasuki
tahap pertama.
Sementara
itu, vaksinasi di tingkat provinsi telah memasuki tahap kedua. Hasilnya,
cakupan vaksinasi mengalami kenaikan signifikan. Hingga kemarin (28/1),
sebanyak 27,64 persen dari sasaran penerima divaksin.
Vaksinasi
tahap kedua di tingkat provinsi berlangsung di kantor gubernur di Jalan Pahlawan,
Surabaya, kemarin. Jajaran forkopimda serta perwakilan tokoh masyarakat dan
agama memperoleh vaksin virus korona. Mereka adalah Wakil Gubernur (Wagub) Emil
Elestianto Dardak, Sekdaprov Heru Tjahjono, perwakilan pimpinan DPRD, hingga
sejumlah tokoh masyarakat dan agama.
Emil
memastikan dirinya sehat. Dia tidak mengalami kejadian ikutan pascaimunisasi
(KIPI). Memang, dia sempat mengalami demam dan ngantuk. Namun, kondisi itu
tidak berlangsung lama. "Saya segar bugar. Tidak ada masalah sejak
vaksinasi tahap I, katanya.
Sementara
itu, vaksinasi juga berlangsung serentak di 35 kabupaten/kota kemarin. Program
tersebut merupakan tahap pertama. Wilayah Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo,
dan Gresik) lebih dulu melaksanakan vaksinasi.
Juru Bicara
Satgas Covid-19 Jawa Timur dr Makhyan Jibril menyatakan, cakupan vaksinasi
terus bertambah. Saat ini sasaran vaksinasi yang sudah bersedia di Jawa Timur
mencapai 188.114 orang. Sebanyak 52.011 orang di antaranya sudah divaksin.
"Angka tersebut setara dengan 27,64 persen, ujarnya.
Berdasar
data Satgas Covid-19 Jatim, di luar Surabaya Raya, tiga daerah dengan cakupan
tertinggi adalah Jombang, Lumajang, dan Kediri. Cakupan vaksinasinya lebih dari
40 persen.
Dokter
Jibril belum menerimalaporan kasus KIPI di tingkat provinsi maupun daerah. Data
yang masuk ke dinas kesehatan (dinkes), kondisi semua penerima vaksin baik dan
sehat. Karena itu, dia meminta masyarakat tidak khawatir dan tidak takut
divaksin.
Disisi
lain, Ombudsman RI (ORI) Jatim menyoroti potensi terjadinya KIPI setelah
bergulirnya program vaksinasi. Lembaga tersebut mengimbau pemerintah daerah
perlu mengantisipasi bila terjadi KIPI. Karena itu, ORI Jatim merekomendasikan
para kepala daerah menyiapkan anggaran untuk membiayai perawatan warga yang
mengalami KIPI. "Khusus mereka yang telah mendapat vaksin Covid-19, tutur Ketua
ORI Jatim Agus Muttagin.
Dia menjelaskan, BPJS Kesehatan tidak menyediakan anggaran untuk pasien jenis tersebut. Biaya perawatan pasien KIPI tidak bisa diklaim. Masyarakat yang menjalani vaksinasi di rumah sakit besar memang tidak khawatir. "Di rumah sakit itu sudah ada biaya untuk KIPI, ungkapnya.
Namun, bagi
fasilitas layanan kesehatan di pelosok daerah, sangat rawan. Mereka hanya
melayani vaksinasi dan menyediakan ruang observasi. Tetapi, perawatan bagi
pasien yang mengalami gejala akibat KIPI belum tentu ada. "Karena itu,
kepala daerah harus memikirkan potensi masalah ini, tutur Agus.