• - +

Kabar Perwakilan

ORI Temukan Beberapa Dugaan Maladministrasi Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual di UGM
PERWAKILAN: D I YOGYAKARTA • Jum'at, 30/11/2018 •
 
Ilustrasi

SHARE

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Proses investigasi yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan DIY memasuki tahap akhir. Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri mengatakan proses pengumpulan data, informasi, dan keterangan sudah hampir selesai.

Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah proses penyusunan telaah dan analisa. Ia optimis pekan depan pihaknya sudah ada progres yang signifikan. Selesai telaah dan analisa selesai pihaknya akan segera membuat draf laporan awal hasil investigasi.

"Kemarin kami sudah panggil beberapa pihak, terakhir hari Jumat kemarin, ketemu dengan DPL. Saat ini baru proses penyusunan teaah dan analisa. Target minggu depan sudah ada drafnya. Paling tidak sudah ada progres yang signifikan atau bahkan sudah selesai pemeriksaannya," katanya saat dihubungi Tribun Jogja Kamis, (29/11/2018)

Ia melanjutkan, data yang diperoleh selama pemeriksaan sudah cukup lengkap. Melalui data tersebut, ORI Perwakilan DIY juga sudah memiliki gambaran ada tidaknya maladminitrasi yang dilakukan UGM dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual yang dialami salah satu mahasiswi Fisipol UGM saat KKN 2017 lalu.

Menurutnya pihak UGM kooperatif dan terbuka dalam memberikan data, informasi, dan keterangan. Pihaknya pun mendapat dokumen-dokumen penting yang tidak beredar.

"Sebenarnya data sudah sangat cukup untuk memberikan gambaran ada tidaknya maladministrasi. Kami menilai UGM kooperatif dan terbuka. tetapi dari telaah dan analisa kami nanti akan dilihat perlu tidaknya memanggil pihak lain. Sebalum menyusun kesimpulan kami inventarisasi dulu,jika perlu nanti kami juga akan konfirmasi ke Rektor," lanjutnya.

Budhi mengungkapkan ada beberapa dugaan maladministrasi yang ORI Perwakilan DIY temukan dalam investigasi yang dilakukan. Salah satu yang diduga merupakan maladministrasi adalah munculnya nama HS dalam daftar wisuda bulan November.

"Dugaan ada beberapa tetapi belum bisa sampaikan. Yang jadi salah satu dugaan maladministrasi ya masuknya HS dalam daftar yudisium, dapat tanda kelulusan, dan bisa wisuda. Dari prosedur itu yang diduga ada maladministrasi," ungkapnya.

Ia menambahkan ORI Perwakilan DIY nantinya akan membuat Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Isi dari LAHP tersebut antara lain temuan selama pemeriksaan, kesimpulan ada tidaknya maladministrasi, dan saran atau tindakan korektif yang diberikan untuk pihak penerima LAHP tersebut.

Pihak yang menerima LAHP juga akan diberikan tenggang waktu untuk melaksanakan saran atau tindakan korektif yang diberikan. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut tidak dilaksanakan, maka ORI Perwakilan DIY akan meneruskan ke ORI Pusat untuk dipertimbangkan membuat rekomendasi. (TRIBUNJOGJA.COM)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...