ORI Usulkan Lima Langkah Cepat ke Pemprov Sulteng Lindungi Warga dari Corona
PALU - Masuknya serangan virus Corona di Indonesia maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, perlu satu kebijakan komprehensif hadapi serangan tersebut di Sulteng. Belajar dari Pemerintah DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Sulteng perlu keluarkan kebijakan khusus bukan sekadar imbauan belaka.
"Ini penting bukan sebagai bentuk kepanikan tapi sebuah langkah komprehensif perlindungan dan penanganan tepat kepada masyarakat Sulteng yang menjadi amanah kekuasaan, " demikian disampaikan Kepala Perwakilan (KPw) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Sofyan Farid Lembah dalam siaran pers diterima media ini, Rabu (4/3).
Dia menyebutkan lima langkah substantif perlu cepat dalam kebijakan khusus tersebut antara lain, berikan informasi jujur kepada masyarakat mengenai perkembangan faktual serangan virus dan penanganannya di Sulawesi Tengah.
Kemudian kata dia, desk khusus Penanganan bencana di BPBD dimana Koordinasi lintas sektor utamanya Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten menjadi leading sector menghadapi bencana non alam ini.
"Perketat pengawasan pintu masuk bukan hanya di bandar udara , tapi seluruh pelabuhan dan terminal kendaraan roda empat dengan menempatkan pos pos pelayanan kesehatan serta pelayanan edukasi penanganan serangan virus Corona, " sebutnya.
Selanjutnya, kata dia, terus mensiagakan Rumah Sakit Rujukan khusus menangani soal Corona ini, baik di Provinsi maupun Kabupaten Kota dengan mengembangkan sistem siaga informasi rujukan dimulai dari Puskesmas hingga ke RS rujukan tersebut. "Termasuk dukungan alokasi dana yang kuat," katanya.
Dia mengatakan, perlu pelibatan seluruh stakeholders dalam sebuah gerakan efektif lewat Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), penangan Virus Corona. "Pelibatan tokoh agama menjadi penting untuk membangun ketahanan psikologi dan perilaku masyarakat, " ujarnya.
Ia mengatakan, paling tidak ke lima langkah ini bisa menjadi perhatian untuk segera pengambilan kebijakan sekaligus mendorong peran wakil rakyat di DPRD bukan saja dalam pengawasan. "Utamanya memberi dukungan alokasi budgeting, " katanya. [Red]
