• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Pelayanan Pemerintahan Paling Dominan
PERWAKILAN: JAWA TIMUR • Jum'at, 21/05/2021 •
 
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur (tengah) saat pembukaan workshop pembentukan focal point, Kamis (20/5)

SURABAYA, Jawa Pos - Pelayanan di sektor pemerintahan masih menjadi salah satu yang paling dikeluhkan publik di Jatim. Salah satu indikatornya adalah rekapitulasi pengaduan yang diterima Ombudsman RI (ORI) Jatim.

Selama tahun ini, pengaduan terbanyak yang masuk ke ORI Jatim adalah pelayanan pemerintahan yang mencapai 37 persen. Disusul pelayanan aparat kepolisian 14 persen.

Selain itu, pelayanan seputar pertanahan masih menjadi salah satu yang terbanyak diterima ORI Jatim. Mencapai 10 persen. "Jumlah pengaduan yang masuk ke ORI Jatim selalu meningkat dari tahun ke tahun,” kata Kepala Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin.

Dia menyebutkan, mayoritas pengaduan itu terkait dengan pelayanan publik yang diberikan instansi-instansi tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan ORI Jatim membuat terobosan untuk mempercepat penyelesaian laporan masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Salah satunya membentuk pejabat penghubung pada setiap inspektorat di tingkat kabupaten/kota.

Kemarin pembentukan pejabat penghubung tersebut dilangsungkan. ORI Jatim mengundang seluruh perwakilan inspektorat kabupaten/ kota dan provinsi. Turut hadir secara virtual Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus.

Agus menjelaskan, pembentukan pejabat penghubung akan mendorong Ombudsman RI bersinergi dengan pemerintah. Baik di tingkat provinsi maupun daerah.

Harapannya, pejabat penghubung bisa membantu menyelesaikan persoalan secara singkat dan akuntabel. "Ini poin penting dari langkah ini, kata Agus.

Keberadaan pejabat penghubung juga bisa lebih memudahkan masyarakat untuk mengadukan dugaan maladministrasi. Sebab, pejabat penghubung nanti menjadi pengawas penyelenggaraan pelayanan publik yang akan menindaklanjuti setiap pengaduan publik.

Mantan jurnalis itu menambahkan, peran inspektorat selaku pengawas internal juga harus optimal. Lembaga itu harus aktif mengawasi pelayanan publik. Dengan begitu, pengelolaan pengaduan bisa segera ditangani. "Optimalisasi peran inspektorat akan mengurangi pengaduan yang masuk ke ORI, ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus menyampaikan tiga tujuan pembentukan pejabat penghubung. Yakni, mengoptimalkan peran inspektorat daerah sebagai pengawas internal pemerintah. "juga mengefektifkan fungsi koordinasi pencegahan maladministrasi. Terakhir, mengefektifkan pengawasan dan perbaikan layanan public,’ terangnya. (riq/c19/ris)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...