• - +

Kabar Perwakilan

Pemecahan Sertifikat Sulit, Ombudsman Jambi: Banyak Oknum Lakukan Mal Administrasi
PERWAKILAN: JAMBI • Selasa, 28/08/2018 •
 
Bertempat di Hotel Infinity Jambi, Ombudsman Provinsi Jambi menggelar kegiatan Diseminasi hasil kajian sistemik, Senin (27/8). Foto: Tommy Kurniawan/TribunJambi

SHARE

TRIBUNJAMBI.COM JAMBI - Bertempat di Hotel Infinity Jambi, Ombudsman Provinsi Jambi menggelar kegiatan Diseminasi hasil kajian sistemik terkait pelayanan pemecahan sertifikasi tanah pada perumahan bersubsidi di Provinsi Jambi.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi, Taufik Yasak dalam sambutanya mengatakan dalam kepengurusan pelayanan pemecahan sertifikat pada perumahan bersubsidi masih belum maksimal khususnya di kantor Pertanahan Kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Muaro Jambi.

"Banyak masyarakat mengeluh dengan kasus ini. Ada masyarakat sertifikatnya masih ditahan pihak Bank, padahal mereka sudah lunas bayar kreditnya. Kemudian ada lagi pelayanan di kantor Pertanahan masih belum maksimal," kata Taufik.

Sebelumnya, dalam pertemuan ini dihadiri langsung oleh beberapa pihak, mulai dari tim saber Pungli Provinsi Jambi, REI, APEKSI serta dari Badan Pertanahan Provinsi Jambi.

"Kita berharap masyarakat jangan dipersulit ketika mau mengurus sertifikat. Kebanyakan banyak oknum melakukan mal administrasi juga secara diam-diam, ini sangat disayangkan," jelasnya.

Dijelaskan Taufik, dalam pertemuan ini nantinya akan dilaporkan langsung ke Ombudsman RI pusat yang kemudian  dikoordinasikan dengan Kementrian Pertanahan.

"Kita berharap ada hasil dari pertemuan ini. Kalau dari Ombudsman kami memiliki beberapa masukan atau saran, mulai dari adanya kesepakatan pembentukan kelompok kerja, peninjauan kembali SOP terutama terkait kepastian jangka waktu dan biaya, dan penambahan SDM khususnya juru ukur," katanya.TRIBUNJAMBI.COM JAMBI - Bertempat di Hotel Infinity Jambi, Ombudsman Provinsi Jambi menggelar kegiatan Diseminasi hasil kajian sistemik terkait pelayanan pemecahan sertifikasi tanah pada perumahan bersubsidi di Provinsi Jambi.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi, Taufik Yasak dalam sambutanya mengatakan dalam kepengurusan pelayanan pemecahan sertifikat pada perumahan bersubsidi masih belum maksimal khususnya di kantor Pertanahan Kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Muaro Jambi.

"Banyak masyarakat mengeluh dengan kasus ini. Ada masyarakat sertifikatnya masih ditahan pihak Bank, padahal mereka sudah lunas bayar kreditnya. Kemudian ada lagi pelayanan di kantor Pertanahan masih belum maksimal," kata Taufik.

Sebelumnya, dalam pertemuan ini dihadiri langsung oleh beberapa pihak, mulai dari tim saber Pungli Provinsi Jambi, REI, APEKSI serta dari Badan Pertanahan Provinsi Jambi.

"Kita berharap masyarakat jangan dipersulit ketika mau mengurus sertifikat. Kebanyakan banyak oknum melakukan mal administrasi juga secara diam-diam, ini sangat disayangkan," jelasnya.

Dijelaskan Taufik, dalam pertemuan ini nantinya akan dilaporkan langsung ke Ombudsman RI pusat yang kemudian  dikoordinasikan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

"Kita berharap ada hasil dari pertemuan ini. Kalau dari Ombudsman kami memiliki beberapa masukan atau saran, mulai dari adanya kesepakatan pembentukan kelompok kerja, peninjauan kembali SOP terutama terkait kepastian jangka waktu dan biaya, dan penambahan SDM khususnya juru ukur," katanya.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...