• - +

Kabar Perwakilan

Pemkab Batanghari Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
PERWAKILAN: JAMBI • Jum'at, 28/12/2018 •
 
Bupati Batanghari Ir. H. Syahirsah SY menerima penghargaan dari Ombudsman RI. (Dok. Diskominfo Batanghari/far)

SHARE

Batanghari, Gatra.com - Komitmen jajaran Pemerintahan Kabupaten Batanghari dalam meningkatkan etika birokrasi yang diikuti dengan perbaikan pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan efisien kembali mendapat apresiasi.


Lembaga Ombudsman Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Predikat Kabupaten/Kota Tertinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari.


Bupati Batanghari Ir. H. Syahirsah SY menerima langsung penyerahan penghargaan di Audotorium TVRI Pusat, Senin (10/12) pagi. Berdasarkan observasi dan evaluasi,  Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Batanghari dinilai berhasil meraih indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebesar 93.71%.


Angka tersebut masuk dalam Zona Hijau atau dalam kategori Kepatuhan Tinggi. Acara penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Kabupaten/Kota Ombudsman RI tersebut dihadiri langsung Wakil Presiden RI Jusuf Kalla diwakili Menkopolhukam Wiranto dan Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM. P.Hd beserta 8 orang Wakil Ketua (Anggota) Ombudsman RI, yaitu Lely Pelitasari Soebakti, SP, ME, Prof. DR. Andrianus Eliasta Meliala, M.Si, M.Sc, P.Hd, Ahmad Alamsyah Saragih, SE, Ahmad Su'adi, M.Hum, Alvin Lie Ling Pao, M.Si, DR. Laode Ida, Ninik Rahayu, S.H, M.Si.


Bupati Batanghari Syahirsah kepada sejumlah awak media usai menerima penghargaan tersebut mengucapkan terima kasih kepada lembaga Ombudsman RI khususnya Perwalikan Jambi yang telah melakukan koreksi dalam pemberian pelayanan di Kabupaten Batanghari.


Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajarannya yang mampu meningkatkan standar pelayanan publik hingga berhasil masuk Zona Hijau dengan meraih predikat Kepatuhan Tertinggi dalam pelayanan Publik di Kabupaten Batanghari.


"Kami mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman Perwakilan Jambi yang telah melakukan koreksi terhadap standar pelayanan publik sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik sehingga berhasil masuk ke Zona Hijau hendaknya ini akan kami pertahankan dan tentunya juga akan kami tingkatkan sebaik-baiknya," kata Syahirsah. 


Penghargaan tersebut adalah milik semua masyarakat Kabupaten Batanghari. Karena kerja sama masyarakat dan pelaku usaha yang tertib turut memberikan dampak kepada tertibnya aparatur dalam memberikan pelayanan.


Pemberian penghargaan ini berdasarkan hasil survei kepatuhan yang dilakukan Ombudsman RI terhadap 16 Provinsi, 49 Kota dan 199 Kabupaten. Hasil survei menyatakan tidak ada satupun Propinsi, Kota dan Kabupaten yang masuk ke zona merah.


Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala mengatakan sudah tidak adanya Provinsi, Kota dan Kabupaten yang masuk zona merah menjadi salah satu indikasi bahwa kualitas pelayanan publik di pemerintah Kota dan Kabupaten mengalami peningkatan.


Diharapkan tahun depan semua pemerintahan Provinsi, Kota dan Kabupaten bisa masuk ke zona hijau atau Predikat Kepatuhan Tinggi, seperti yang diungkapkan Adrianus untuk  berkunjung wisata dan mengetahui pelayaan administrasi di Kabupaten Batanghari.


Pada hari ini pemberian penghargaan kepatuhan terhadap standar pelayanan Publik diberikan kepada Lima Kementerian, salah satunya Kemenkop, Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


Sepuluh Kabupaten yang menerima Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi 2018, antara lain, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Berau, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Bungo, Kabupaten Ciamis.


 

Reporter: Ardian Faisal

Editor: Rosyid


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...