• - +

Kabar Perwakilan

Pemkab dan Ombudsman Siapkan Kerja Sama
PERWAKILAN: KALIMANTAN SELATAN • Selasa, 06/04/2021 •
 
OMBUDSMAN: Suasana rapat kunjungan kerja ombudsman dengan pemerintah kabupaten tanah laut. (foto: Prokopim Tala))

PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut siapkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ombudsman. Hal tersebut diungkapkan Bupati H M Sukamta usai menerima kunjungan kerja Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan, di Ruang Barakat Sekretariat Daerah, Rabu (31/3).

Bupati Tanah Laut H M Sukamta yang juga didampingi Sekretaris Daerah H Dahnial Kifli dan Asisten Administrasi Umum Safarin, menyebut MoU ini merupakan salah satu langkah dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut. "Kehadiran Ombudsman sangat membantu pemkab dalam peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas administrasi," jelasnya.

Dijelaskan bahwa Ombudsman selama empat hari membuka gerai pengaduan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut, lembaga ini mendapat 60 kanal pengaduan, hanya saja tidak semua pengaduan yang masuk merupakan laporan. Disebutkan dari 60 kanal hanya terdapat 10 laporan dan selebihnya melakukan konsultasi.

Sukamta mengungkapkan berdasar laporan Ombudsman, Kabupaten Tanah Laut selama tiga tahun terakhir hanya terdapat 12 laporan yang masuk. Sedikitnya jumlah laporan yang masuk ke lembaga tersebut belum bisa dipastikan penyebabnya. Apakah Ombudsman belum dikenal masyarakat atau memang pelayanan publik Pemkab Tanah Laut sudah bagus.

"Sehingga mereka mencoba lebih dekat dan memperkenalkan apa Ombudsman itu sendiri, apabila sudah dikenal masyarakat kita juga terbuka kepada masyarakat jika memang ada pelayanan yang kurang bagus atau maladministrasi mereka tidak usah ragu-ragu untuk membuat pengaduan," ujarnya.

Sukamta menyebut, pengaduan dari masyarakat merupakan salah satu langkah efektif untuk kemajuan pelayanan publik di pemerintahan semakin baik.

Sementara itu, Hadi Rahman Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan mengungkapkan, selama membuka gerai di Kabupaten Tanah Laut, yang paling dominan masuk laporan pengaduan adalah masalah maladministrasi. Disebutkan, laporan yang masuk mengadukan tentang penundaan berlarut tidak sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan.

Menurutnya, masyarakat itu biasanya melihat empat hal standar layanan minimal, pertama persyaratan apakah ringkas atau berbelit, kedua prosesnya apakah panjang atau pendek, ketiga jangka waktu lama atau cepat dan keempat biayanya apakah terjangkau atau tidak.

"Kalau ingin membangun pelayanan publik yang baik, empat hal tersebut paling tidak menjadi acuan kita selain hal yang lain," sebutnya. (prokopim/mr-156/al/ram)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...