• - +

Kabar Perwakilan

Pencemaran Sungai Cileungsi Mengkhawatirkan
PERWAKILAN: DKI JAKARTA • Jum'at, 01/02/2019 •
 

SHARE

Oleh: Suandri Ansah |

Populasi penduduk yang tercemar diperkirakan 3 juta orang, tapi minim tindakan

Indonesiainside.id, Jakarta - Ombudsman RI Jakarta Raya menyayangkan sikap pemerintah yang pasif dalam mengatasi pencemaran limbah di Sungai Cileungsi, Jawa Barat.

Ombudsman sebelumnya telah meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menjadi leading sector dalam penanganannnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Teguh Nugroho mengungkapkan, lembaganya sudah memanggil KLHK dan Dinas LHK Kabupaten Bogor serta memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Ombudsman meminta Dirjen Penegakkan Hukum dan Dirjen Pembinaan KLHK untuk melakukan penyidikan. Sebab Dinas LHK Kabupaten Bogor tak memiliki PPLH (Pejabat Penyidik Lingkungan Hidup) sedangkan provinsi hanya ada 4 petugas PPLH

"Mereka tak bereaksi apapun terkait permintaan kami untuk koordinasi penanganan pencemaran di sungai Cileungsi," ujar Teguh.

Menurut Teguh, pencemaran di sungai Cileungsi sudah gawat dan dampaknya luas. Populasi penduduk yang tercemar diperkirakan 3 juta orang yang hidup di sepanjang sungai dari Kabupaten Bogor sampai Bekasi.

"Ini Limbah pabrik dibuang langsung gelontoran. Langsung di buang ke sungai, sampai PDAM Patriot ga bisa ngolah air. Ini gak bisa diolah pada musim kemarau kemarin," papar Teguh.

Saat Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya melakukan pemeriksaan, mereka menemukan sejumlah pabrik tekstil yang membuang limbah cair langsung ke sungai.

"Kami temukan waktu sidak, ada perusahaan laundry saya pikir laundry rumah tangga. (Ternyata) laundry pabrikan. Mereka cuci celana jeans air cuciannya langsung ke sungai," kata Teguh.

Sedikitnya, Ombudsman menemukan 48 pabrik tanpa izin-dari 2.600 perusahaan-yang membuang limbah cair langsung ke aliran sungai. "Dari 2. 600 perusahaan kita tidak tahu berapa izin lingkungannya yang sudah kedaluarsa," jelas Teguh.

Ombudsman saat ini mendorong KLHK dan DLHK Kabupaten Bogor melakukan tindakan korektif. "DLH Kabupaten Bogor lakukan pengawasan ke 2600 perusahaan itu. Pengecekan perizinannya. KLHK kami minta jadi leading sektor." tegas Teguh. (Kbb)





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...