Penerapan Sistem Zonasi PPDB Tingkat SMP Kendari Dinilai Belum Maksimal
SULTRAKINI.COM : KENDARI - Penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP tahun ajaran 2018/2019 di Kota Kendari dinilai belum maksimal. Hal itu ditemukan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) wilayah Sulawesi tenggara (Sultra)Â Mastri Susilo, saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di beberapa sekolah di Kota Kendari, Sabtu (23/6/2018).
Pasalnya, pada penerimaan dengan menggunakan sistem zonasi, yang berdasarkan jarak tempat tinggal calon siswa terdekat dengan sekolah yang akan dituju dibatasi dengan jumlah kuota kebutuhan persekolah. Sementara dari beberapa zona yang diterapkan sekolah ada zona prioritas. Sehingga hal tersebut menjadi terbatas dengan jarak yang ditentukan. Akibatnya berdampak pada wilayah atau kecamatan yang jaraknya jauh dengan sekolah yang akan dituju meskipun masuk dalam zonasi.
Mastri Susilo mengatakan memang sejak awal, dirinya mendapatkan laporan melalui sambungan telepon dari masyarakat bahwa ada keluhan tentang sistem zonasi.
"Memang saya, dari beberapa hari yang lalu sudah mendapatkan laporan dari masyarakat tentang zonasi ini, ada yang tidak terkafer sebagian, makanya kita pantau langsung dilokasi bagaimana permasalahannya," ucap Mastri
Saat melakukan pemantauan di SMP Negeri 1 dan SMPN 2 Kendari, ORI juga mendapati laporan bahwa Wilayah Kelurahan Tipulu dan sekitarnya juga terjadi permasalahan zonasi diwilayahnya tersebut. Apakah masuk zona SMPN 1 ataukah wilayah zona SMPN 2 Kendari.
"Kita menghimbau kepada dinas yang terkait untuk mengambil keputusan secepatnya guna mengantisipasi permasalahan tersebut, sehingga tidak ada permasalahan kedepannya," ujar Mantan ketua umum HMI cabang Kendari itu.
Dirinya juga menghimbau kepada pihak panitia PPDB maupun sekolah agar tidak ada lagi sistem penerimaan siswa setelah adanya pengumuman resmi atau istilah lainnya "lewat jendela" karena hal tersebut seringkali terjadi.
Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Habiruddin Daeng
