• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Pengawasan PTM Tidak Cukup Hanya dari Internal Sekolah
PERWAKILAN: NUSA TENGGARA BARAT • Rabu, 16/06/2021 •
 
PSejumlah murid SD sedang membeli jajan pada pedagang di luar sekolah. Perlu pengawasan sekolah pada anak-anak setelah selesai belajar di kelas. (Suara NTB/ham)

Mataram (Suara NTB) - Jika proses pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan, Ombudsman RI Perwakilan NTB mengingatkan agar proses pelaksanaan tidak hanya diserahkan kepada pihak sekolah saja. Pengawasan pelaksanaan belajar tatap muka harus terintegrasi dengan bentuk koordinasi yang cepat dengan berbagai pihak.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH., MH., pada Selasa, 15 Juni 2021 menyampaikan, berdasarkan analisa Ombudsman, percobaan sekolah tatap muka menyimpan sejumlah catatan. Potensi meminimalisir sebaran Covid-19 tidak saja berdasarkan wilayah sekolah saja. Namun juga harus dilihat potensi sebaran dari luar sekolah.

"Ombudsman sering melihat siswa saat jam istrahat atau setelah jam belajar langsung berhubungan dengan pihak luar sekolah, misalnya para penjual makanan di depan sekolah, atau aktivitas pascabelajar berupa aktivitas penjemputan," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Ombudsman, pihak sekolah secara intens harus berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 bahkan dengan Pol PP yang bisa menjaga di sekitar sekolah untuk menjaga protokol kesehatan di sekitar sekolah.

"Pengamanan potensi sebaran Covid 19 tidak bisa hanya diserahkan ke pihak sekolah. Karena itu penting disiapkan pola antisipasi kedaruratan bagi pengaduan masyarakat jika ada hal-hal darurat dalam pelaksanaan sekolah dengan konsep tatap muka," saran Adhar.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, M.Pd., menyampaikan, seluruh warga sekolah yang melaksanakan aktivitas di satuan pendidikan wajib mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan. Ia meyebutkan, warga sekolah harus disiplin menggunakan masker, dengan menggunakan masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap empat jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab atau basah.

Warga sekolah juga harus mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan atau hand sanitizer yang dilakukan sebelum dan sesudah beraktivitas. Juga menjaga jarak atau menghindari kerumunan, tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., menyampaikan, evaluasi pelaksanaan belajar daring maupun belajar tatap muka terbatas dilakukan dua sampai empat minggu sekali. Jika selama pembelajaran tatap muka terdapat warga sekolah terkonfirmasi Covid-19, maka langkah yang harus dilakukan yaitu meniadakan layanan tatap muka atau luring, melaporkan kondisi warga sekolah, mengajukan penanganan warga sekolah yang terindikasi positif Covid-19 kepada Satgas Covid-19 atau pihak kesehatan, melakukan penelurusan riwayat kontak terhadap warga sekolah yang terindikasi kontak erat dengan warga yang terkonfirmasi. "Juga melakukan sterilisasi fasilitas dan lingkungan sekolah secara berkelompok," ujarnya.

Pantauan Suara NTB di beberapa sekolah di Kota Mataram, sejumlah sekolah kurang melakukan pengawasan pada murid atau siswa setelah keluar dari lingkungan sekolah. Bahkan, murid yang selesai belajar langsung ke luar tanpa diantar atau diawasi oleh petugas sekolah. Mereka langsung membaur dengan teman-temannya yang lain.

Bahkan, sejumlah pedagang yang berada di lingkungan sekolah didatangi oleh murid sambil menunggu orang tuanya datang menjemput. Mereka membeli makanan ringan atau mainan seharga Rp1.000 pada pedagang yang menunggu di luar gerbang sekolah.

Anto, salah satu orang tua mengharapkan agar sekolah bisa melakukan pengawasan setelah anak-anak pulang. Apalagi, murid SD masih belum begitu paham penerapan standar protokol kesehatan, sehingga pendampingan atau pengawasan dari sekolah sangat diharapkan setelah anak selesai belajar. (ron/ham)





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...