Pertama Se-Indonesia, Ombudsman Perwakilan Kalsel Canangkan Pembangunan Zona Integritas
OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan menerapkan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan kerja sebagai bentuk keterbukaan terhadap publik.
KEPALA Ombudsman Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid menyebut lembaga pengaduan masyarakat tersebut di tingkat pusat sudah terbukti zona integritas sejak tahun 2015.
Namun, seluruh perwakilan di setiap daerah termasuk Provinsi Kalsel diminta khusus mencanangkan penerapan zona integritas. Bahkan Noorhalis Majid menyebut, Ombudsman Perwakilan Kalsel merupakan yang pertama di Indonesia dalam mencanangkan penerapan zona integritas.
"Ada komitmen yang tinggi dari kawan-kawan di kan seluruh Indonesia pertama kali kantor perwakilan Ombudsman Kalsel yang melakukan pencananangan itu," ujar Noorhalis Majid kepada awak media di Hotel Mercure Banjarmasin, Kamis (25/6/2020).
Selain itu, salah seorang staf Ombudsman Kalsel Jayanti Mandasari terpilih sebagai agen perubahan atau semacam duta yang bakal dicontoh oleh karyawan yang lain.
Sementara, Wakil Ketua MUI Kalsel Hafiz Anshari yang turut hadir menilai langkah yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Kalsel sangat baik untuk memberantas korupsi di Indonesia yang saat ini masih merajalela.
"Saya melihat ini hal yang bagus dalam kontek memberantas korupsi di Indonesia, kita sangat berharap bahwa koruspsi yang saat ini sangat merajalela secara perlahan bisa kita basmi," tegas guru besar UIN Antasari ini.
Menurut Hafiz, korupsi di Indonesia seakan sudah menjadi budaya. Sehingga cara mengatasi dan memberantasnya juga harus dilakukan dengan menerapkan budaya anti korupsi.
"Penegakan hukum wajib dilakukan, dan diberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat," tutur mantan Ketua KPU RI ini.(jejakrekam)
