Pertemuan Gubri dengan Ombudsman RI, Bahas Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar melakukan pertemuan dengan Ombudsman RI membahas koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Riau yang berlangsung di Rumah Dinas Gubri, Jumat (09/04/21).
Memulai pertemuan tersebut Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menyampaikan beberapa masukan dan saran seperti berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), juga terkait upaya Ombudsman RI yang dapat bersentuhan langsung dengan permasalahan masyarakat dalam bentuk Respon Cepat Ombudsman RI.
"Karena bidang kami itu juga berkaitan dengan pertambangan, PUPR dan lainnya sedangkan jika dikaji administrasi banyak pelaporan dari menengah ke atas yang tinggi pelaporannya, lalu untuk menengah ke bawah yaitu dengan Respon Cepat Ombudsman," ucapnya.
Hery menjelaskan bahwa pihaknya yang membawahi bidang kesehatan dan jaminan sosial sebagai pemangku pendamping, mempersiapkan Respon Cepat Ombudsman untuk merespon cepat keluhan masyarakat.
"Di bidang kesehatan yang menjadi keluhan yaitu BPJS, di bidang pelayanan klaimnya," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa pihaknya juga telah melakukan kunjungan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Kota Pekanbaru di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru terhadap pasca Undang-undang Cipta Kerja dikeluarkan. Usai melakukan kunjungan tersebut, kata Heri banyak yang harus dikoordinasikan ulang.
"Keluhan oleh satuan pihak terkait terutama dengan PT hingga ke bawahnya, jika tidak segera ditangani kami akan mengalami kesulitan dalam implementasinya di lapangan," ungkapnya.
Untuk itu, Hery Susanto ini mengungkapkan jika dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau ingin melakukan kunjungan ke Ombudsman RI, pihaknya dengan senang hati menerima kunjungan tersebut.
"Karena Ombudsman bukan hanya terkait pengawasan tapi juga membangun jaringan kerja, koordinasi dan kerjasama," tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Syamsuar mengatakan bahwa pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau, Ahmad Fitri terkait hal-hal pelayanan publik di Provinsi Riau.
Penanganan karhutla di Provinsi Riau, Gubri menyampaikan bahwa kondisi saat ini yaitu semakin sulitnya lahan dan pertumbuhan penduduk semakin meningkat hal ini berkaitan dengan ekonomi.
Namun demikian, berkaitan dengan ekonomi ada dua hal yaitu ada warga yang membutuhkan lahan untuk ekonomi pribadi dan ada juga yang pemanfaatkan petani dengan kepentingan pribadi atau perusahaan yang mempunyai ekonomi, hal inilah salah satu penyebab terjadinya karhutla yang disengaja.
Disampaikan Gubri, saat ini Pemprov Riau telah memiliki dashboard lancang kuning yang bisa memantau titik api, lokasi terjadinya kebakaran dan juga dapat mengetahui siapa saja yang melakukan pembakarannya.
"Karena ini juga merupakan arahan presiden untuk menuntaskan terkait karhutla ini," kata Gubri
Gubri juga melaporkan beberapa hal yang menjadi persoalan BPJS terutama berkaitan dengan klaim penanganan Covid 19, terhadap rumah sakit khususnya rumah sakit swasta.
"Jika harus menunggu proses audit yang lama efeknya kemasyarakat dan RS tidak berani melakukan pemeriksaan," tuturnya.
Oleh karenanya, Gubri menuturkan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman RI perwakilan Riau untuk kemajuan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Riau ini.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Riau Ahmad Fitri beserta rombongannya, Kepala DPMPTSP Riau Helmi D dan Karo Organisasi Tata Laksana (Ortal) Setdaprov Riau Kemal.
