Petugas Pemilu yang Sakit Harus Dapat Layanan Maksimal
"Kami memantau dan mengamati dari informasi masyarakat dan pemberitaan media, tetapi yang pasti hal ini menjadi atensi kami juga. Rumah sakit atau puskesmas harus memberikan layanan sebaik-baiknya kepada KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)," kata Ketua ORI Perwakilan DIY, Budhi Masturi, kepada Gatra.com, Rabu (1/5).
Sejumlah petugas KPPS di DIY meninggal dunia atau sakit. Sedikitnya lima petugas meninggal dan 13 orang sakit di Kabupaten Sleman. Menurut Budhi, kondisi itu bisa diantisipasi menyiapkan layanan medis pendukung di lokasi.
"Dengan beban kerja yang non-stop, penyelenggara juga tidak cukup mengantisipasi dari sisi jumlah SDM (sumber daya manusia) yang direkrut. Semestinya jumlah SDM direkrut dengan mempertimbangkan jam kerja dan beban kerja. Sehingga dimungkinkan ada pergantian shift," kata Budhi.
Masalah honor telat, menurut Budhi, juga tidak patut jika dibandingkan dengan beban kerja, waktu kerja, dan risikonya.
"(Kemarin) kami juga pantau soal keterlambatan pembayaran honorarium di Sleman. Syukur, tidak lama setelah aksi para KPPS mendatangi KPU, honorarium mereka sudah cair," ucapnya.
Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-316/KMK.02/2019 kepada pemimpin Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah memberi santunan kepada petugas yang meninggal Rp36 juta. Mereka yang cacat permanen menerima Rp30,8 juta, luka berat Rp16,5 juta, dan luka sedang Rp8,25 juta.
"Bandingkan dengan santunan Jasa Raharja untuk korban meninggal dunia dalam kecelakaan transportasi umum sebesar Rp50 juta," kata Budhi.
Secara terpisah, Ketua KPU Kota Yogyakarta Hidayat Widodo mengatakan, ada tiga orang petugas KPPS yang harus opname di rumah sakit. Mengenai santunan, KPU Yogyakarta telah berkomunikasi ke KPU DIY dan petugas tersebut.
"Opname karena kecapekan. Ada juga petugas linmas yang luka saat jatuh ketika menurunkan tenda. Untuk penyaluran santunan, kami koordinasikan ke petinggi. Nanti secepatnya kami kabari," ucapnya.
Reporter: Ridho Hidayat
