• - +

Kabar Perwakilan

Polda Pastikan Tidak Ada Peserta Titipan dalam Penerimaan Polisi
PERWAKILAN: KALIMANTAN UTARA • Kamis, 28/03/2019 •
 
PEMANTAUAN: Kepala Ombudsman bersama panitia penerimaan Polri melakukan pengecekan di Mapolda Kaltara. FOTO : HERI MULIADI/BENUANTA

SHARE

TANJUNG SELOR - Penerimaan anggota Polri tahun 2019 ini, Polda Kaltara jamin akan bersih dan transparan. Memastikan hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kaltara memantau dan memgawasi jalannya pemeriksaan berkas para calon siswa (casis) di Mapolda Kaltara. Pasalnya pada penerimaan calon siswa polri ini secara terpadu, yakni penerimaan tantama, bintara dan akpol.

"Jadi pengawasan itu tidak hanya eksternal kepolisian, namun juga di internalnya. Semua tahapan penerimaan kita awasi," ucap Ibramsyah Amirudin Kepala ORI Perwakilan Kaltara kepada benuanta.co.id, Kamis 28 Maret 2019.

Kata dia, pengawasan tersebut tak hanya pada proses pendaftaran saja, tapi akan dilakukan bersama dengan Inspektorat dan Bidang Propam Polda Kaltara untuk mengawasi semua panitia pelaksananya. Dia ingin memastikan penerimaan casis pertama kalinya digelar Polda Kaltara ini aman.

"Termasuk jika ada anggota polri yang bermain atau menjanjikan kepada peserta untuk masuk polisi, nanti kita proses bersama dengan Propam. Semua proses ini saya mau lihat apakah ada mal administrasi atau tidak," bebernya.

Dirinya meminta kepada masyarakat yang mengetahui adanya mal administrasi saat masuk kepolisian agar dilaporkan, ataupun adanya permintaan untuk dijadikan polisi secara instan, karena yang ada saat ini sudah transparan. "Kita minta juga masyarakat mau melapor jika menemukan," ungkapnya.

Dia melihat pelayanan dalam penerimaan ini berjalan lancar. Hanya saja kendala yang didapati adalah masalah listrik yang sering padam, sehingga berdampak pada jaringan yang ada sering down. Untuk itu dia kembali akan menanyakan pihak PLN agar listrik pada saat ujian tidak dipadamkan.

"Ini menyangkut masalah kepentingan masyarakat, memang temuan tadi masalah listrik dan jaringan saja. Tapi kita minta kedua pelayanan ini untuk membantu kegiatan ini tetap berjalan," ujarnya.

Informasi yang diterimanya, dalam tes kepolisian kali ini, ada beberapa sekolah yang akan digunakan. Sehingga dia meminta agar sekolah yang akan dituju tidak ada kendala saat ada pelaksanaan ujian masuk polisi. "Itu di SMKN 1 Tanjung Selor dan SMAN 1 Tanjung Selor, kita minta PLN-nya itu tidak dipadamkan. Harus diprioritaskan," jelasnya.

Ada koreksi untuk surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), agar diterbitkan segera bagi yang sudah membuatnya. Seperti yang pernah didapatinya di Polres Bulungan, karena sifatnya pelayanan, maka dia meminta agar penerbitannya dipercepat. Tidak menunggu banyak baru diberikan paraf atau tanda tangan dari kapolres.

"Jadi ada jeda 2 hari waktu itu, kita sudah koreksi. Tidak harus menunggu banyak baru ditandatangani, walaupun satu tetap ditandatangi," bebernya.

Sementata itu, Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Kaltara mengatakan proses yang dijalani oleh semua peserta adalah pemeriksaan administrasi (Rikmin). Itu sebagai salah satu syarat untuk menjadi anggota kepolisian, dan sampai saat ini belum ditemukan kendala. Karena menyangkut dengan data, baik data peserta yang pernah tercatat di sekolah maupun administrasi kependudukan, maka perlu pemeriksaan kembali agar tidak ada kekeliruan.

"Kita libatkan Disdukcapil Kaltara dan Disdikbud Kaltara. Seperti KTP ini karena penerimaan telah terintegrasi dengan e-KTP maka saat mengecek itu sudah terlihat datanya. Kalau NIK-nya tidak terdaftar maka itu tidak bisa masuk," ungkap Ps Kasubagdiapers Bagdalpers Biro SDM Polda Kaltara, AKP Awan Kurniawan.

Lanjutnya, peserta yang sudah terdata 833 orang, dengan batas Rikmin sampai 2 April 2019. Dia menegaskan, tidak akan ada peserta titipan, apalagi saat ini sudah terkoneksi dengan Mabes Polri. (dm)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...