Potret Kekeringan di Kupang, Warga Kini Terpaksa Beli Air Tangki
KUPANGÂ - Warga Kota Kupang saban tahun pasti akan mengalami krisis air bersih dalam rumah. Pemenuhan mulai terasa tak lagi normal jika memasuki musim kemarau seperti sekarang. Air tak lagi terlayani secara baik ke rumah konsumen melalui pipa-pipa PDAM. Pun jika sempat mengalir, kualitas tak laik minum.
"Sudah hampir dua pekan tak ngalir lagi. Pun jika sewaktu-waktu ngalir, pasti warna airnya kuning dan tak laik konsumsi. Hanya bisa dipakai untuk menyiram tanaman," kata seorang warga Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Melkiades beberapa waktu lalu.
Dia mengaku, layanan air bersih versi PDAM Kota Kupang memang tak pernah berjalan normal dan memuaskan warga sebagai konsumen saat kemarau. "Apalagi kalau kemarau macam begini, ya, nikmati saja layanannya yang tanpa air mengalir," tuturnya.
Selain dari PDAM Kabupaten Kupang, sumber pemenuhan air bersih warga adalah membeli air tangki. Jika kebetuhan air memang sangat banyak dan tak bisa ditunda, maka tangki menjadi solusinya. "Kami harus memesan tangki ukuran 5.000 liter dengan harga berkisar Rp60 ribu sampai Rp70 ribu," katanya.
Hal sama disampaikan Ruth, warga Keluarahan Oebobo yang juga mengaku bergantung kepada layanan tangki untuk memenuhi kebutuhan air bersih dalam rumahnya. "Kami terpaksa beli air tangki, karena tak bisa berharap dari layanan pipa PDAM Kota Kupang," katanya.
Gambaran yang dialami Melkiades dan Ruth menjadi contoh kondisi krisis air bersih di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.
Mengeluh ke Ombudsman RI
Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton mengaku telah mendapatkan laporan serta pengeluhan warga Kota Kupang terkait sulitnya mengakses air bersih akibat layanan PDAM tak lancar dan air tak mengalir. Dia mengaku telah meneruskan semua pengeluhan kepada pihak yang berkompeten yaitu PDAM.
Menurut Darius, persoalan air bersih harus mendapatkan langkah serius, karena dialami hampir semua warga daerah itu. Dan lagi-lagi masalah alam, yaitu pasokan debit di sumber air baku yang menjadi penyebab karena menurun di tengah kemarau.
Direktur PDAM Kota Kupang Johny Oetemoesoe, mengakui terjadi penurunan debit pada sejumlah sumber air baku milik perusahaan daerah tersebut, yang menyebabkan suplai air ke konsumen tersendat.
Dia mengatakan saat ini debit air turun drastis berkisar 20 persen sampai 30 persen. "Yang turun signifikan itu terjadi pada sumur bor di Kelurahan Fontein dan mata air Oeba," katanya.
Sejauh ini pihaknya memanfaatkan 19 sumber air baku sebagai andalan layanan air bersih kepada warga. Dari 19 sumber air baku tersebut, 16 di antaranya adalah berupa sumur bor dan sisanya tiga sumber air permuakaan.
Jumlah sumber air baku yang didominasi sumur bor itulah, lanjut Johny yang dipakai melayani 12.764 pelanggan warga Kota Kupang. "Kalau musim kemarau pasti menurun debitnya," katanya. Dia juga mengaku tak lagi memiliki sumber cadangan air baku lainnya.
Pemerintah Sediakan 500 Tangki
Mengatasi kesulitan air bersih warga, Pemerintah Kota Kupang lalu menerbitkan kebijakan pembagian air melalui tangki-tangki ke sejumlah kelurahan yang dinilai paling membutuhkan. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, pemerintah lalu menyediakan 500 tangki air.
Kepala BPBD Kota Kupang Jimy Didok mengaku program itu hanya akan menyasar warga yang terimbas krisis air bersih.
Dia menjelaskan sedang diusulkan dana Rp1 miliar kepada DPRD setempat. "Kita antisipasi ancaman kekeringan selama tiga bulan ke depan, kita masukkan dalam anggaran perubahan," jelasnya.
Kritik Walhi
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTT Umbu Wulang mengatakan, kebijakan pemerintah yang lebih mengandalkan sumur bor sebagai sumber air baku sangatlah keliru.
Menurut dia, penggunaan sumur bor sebenarnya merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap air tanah. Penggunaan sumur bor berpotensi mengurangi cadangan air tanah. "Apalagi dengan kondisi curah hujan yang berkurang akhir-akhir ini sehingga berkurangnya air tanah lebih cepat dari pengisian kembali. Akibatnya akan menimbulkan kekeringan pada sumber-sumber air permukaan yang ada (seperti mata air)," katanya.
Ketiadaan dan daerah tangkapan air untuk merangsang dan memeilihara sumber mata air, menjadi hal yang harus dibikin pemerintah sesegara mungkin. Untuk itu Walhi menyarankan agar Pemerintah Kota Kupang
(abp)
