Kabar Perwakilan

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi jawa Timur Dr. Agus Widiyarta, S.Sos., M.Si (foto Doc. Tribunnews.com)

SURYA.co.id | SURABAYA -  Selama 2018, Kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jatim dibanjiri 405 aduan. Ratusan laporan itu dari berbagai layanan publik. Mulai dari administrasi kependudukan, pertanahan, kepegawaian, kepolisian, hingga pendidikan.

 Salah satu yang mengagetkan saat warga Kota Surabaya melaporkan kegiatan kelulusan di sebuah SD negeri di kota Pahlawan ini. Setiap siswa diwajibkan membayar kegiatan wisuda kelulusan SD Rp 275.000 per anak. Padahal semua kegiatan pendidikan di kota Surabaya gratis.

"Akhirnya kami tindaklanjuti hingga semua tarikan biaya kelulusan SD itu dikembalikan. Selain itu banyak sertifikat tanah yang bertahun-tahun mengurus belum jadi akhirnya jadi. Ini yang membuat kami merasa memberi arti bagi warga," kata Kepala Perwakilan ORI Jatim Agus Widiyarta, Rabu (8/1/2018).

Banyak yang mengadu terkait bidang pendidikan. Ada pula yang memberlakukan bimbel di sekolah jenjang SD juga dengan cara membayar. ORI pun turun hingga pengembalian pungutan liar tersebut.

Selama 2018 ada 405 aduan yang masuk ke Ombudsman. Jumlah ini lebih banyak dibanding 2017 sebanyak 356 aduan, 2016 sebanyak 345 laporan. Kebanyakan lapor langsung selain e-mail dan sosmed.

Dari total aduan ke ORI Jatim tersebut, separo didominasi dari Kota Surabaya dengan total 205 laporan. Selain dinamika warganya yang terbuka juga karena banyaknya kantor layanan di kota ini.

 Selain Surabaya, Sidoarjo (35 aduan), kabupaten Malang (19), Gresik (15), dan Kota Kediri (14).

Berikut substansi laporan selama 2018. Yakni menyangkut administrasi kependudukan (83 aduan), pertanahan (73), kepegawaian (58), kepolisian (41), dan pendidikan (19).

Masalah administrasi kependudukan itu kebanyakan menyangkut tidak tuntasnya e-KTP. Kemudian masalah pertanahan, yakni sertifikasi tanah. Berikutnya masalah rekrutmen CPNS.