Seleksi CPNS dan PPPK Segera Dibuka, Laporkan ke Ombudsman Bali Jika Ada Indikasi Kecurangan
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dalam waktu dekat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 akan dibuka.
Pemerintah Provinsi Bali, misalnya, membuka formasi sebanyak 82 formasi CPNS dan 1.109 formasi PPPK yang akan ditempatkan di Provinsi Bali.
Diperkirakan puluhan ribu orang berbondong-bondong akan mengikuti seleksi tersebut.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Bali, Umar Ibnu Al-Khattab menegaskan bahwa pihaknya akan terlibat dalam mengawasi jalannya seleksi tersebut seperti seleksi di tahun-tahun sebelumnya.
"Kita akan ikut mengawasi meskipun tidak diminta atau diajak misalkan, kita akan ikut standby untuk melakukan pengawasan," katanya, Jumat 21 Mei 2021.
Umar menambahkan, saat ini Ombudsman sedang mempersiapkan tim yang akan ditempatkan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bali dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Perwakilan Bali-NTB-NTT guna melakukan pengawasan jalannya tes seleksi tersebut.
Ia berharap jalannya tes dapat berjalan lancar.
"Ini sedang kita siapkan tim untuk bisa ikut di dalam skema pengawasan yang akan kita tempatkan baik di BKD atau BKN," katanya.
Ombudsman juga bakal membentuk posko pengaduan laporan masyarakat apabila ditemukan kecurangan dalam jalannya seleksi tersebut.
Rencananya, posko itu akan dibuka saat pembukaan seleksi CPNS dan PPPK dibuka oleh Kemenpan & RB.
"Kita tadi udah rapat di kantor, nanti kita siapkan pembukaan posko pengaduan CPNS," tegasnya.
Saat disinggung mengenai laporan-laporan yang masuk pada seleksi CPNS dan PPPK sebelumnya, ia mengakui Ombudsman minim menerima laporan kecurangan dalam seleksi tersebut.
Hal ini menurutnya disebabkan sistem perekrutan CPNS dan PPPK yang melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) sehingga meminimalisir adanya tindakan seperti calo dan joki.
Ini karena dalam CAT tes yang dilakukan secara online dengan menggunakan komputer.
Jadi ujian tidak lagi memerlukan pensil 2B dan papan ujian seperti dalam sistem LJK/ konvensional, tetapi dibutuhkan peralatan komputer dan softwarenya yang nantinya disediakan instansi yang mengadakan tes CPNS.
"Kalau selama beberapa tahun terakhir memang laporannya minim dalam arti karena proses sudah computerized, maka pelanggaran-pelanggaran yang ada selama ini bisa diminimalisir, seperti ada calo, joki, itu sudah tidak ditemukan lagi, karena sistem yang dibangun tidak bisa tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan pidana itu berjalan," paparnya.
Pun begitu, dirinya mengingatkan kesiapan panitia perekrutan CPNS dan PPPK baik BKD dan BKN untuk mempersiapkan sebaik-baiknya tes tersebut, yakni dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti computer dan jaringannya.
Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perekrutan CPNS dan PPPK tersebut.
"Kita tinggal menunggu apakah sistem yang ada misalnya dalam proses itu komputernya gimana, jaringannya gimana, itu aja yang perlu dipersiapkan secara lebih bagus lagi," katanya.
Jamin Transparan
Sebelumnya, Kepala BKD Provinisi Bali, Ketut Lihadnyana memastikan proses perekrutan CPNS dan PPPK nanti bakal berlangsung secara aman, kompetitif, adil, obyektif, transparan, bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan tidak dipungut biaya.
"Syukur pola yang ini dihormati masyarakat, tidak ada satupun orang menitip, karena CAT hari itu juga hasil keluar. Setiap tahapan Ombudsman, BPK, BPKP, kepolisian kita selalu ajak," terang dia.
Menariknya, ia mengungkapkan bahwa dalam seleksi CPNS di Pemprov Bali nanti, pihaknya tidak akan melakukan tes wawancara bagi para peserta.
Hal ini dilakukannya guna menghindari adanya anggapan praktik-praktik KKN dalam proses tahapan seleksi.
"Kedua hal-hal yang menjadi pretensi masyarakat, kita tidak ada wawancara cukup di nilai SKD dan SKB. Karena kalau wawancara masuk ke ruangan nanti ada deal apa. Saya menghindari itu, makanya Bali secara nasional kita bagus," paparnya. (*)
Penulis: Ragil Armando
Editor: Widyartha Suryawan
