Sepanjang 2018 Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Terima 405 Laporan
KBRN, Surabaya: Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur (Jatim) menerima sebanyak 405 laporan dari masyarkat sepanjang 2018. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2017 lalu sebanyak 356. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur Dr. Agus Widiyarta mengungkapkan, Pada tahun 2018 ini ORI Perwakilan Provinsi Jatim menerima 1.480 pengaduan tetapi setelah proses di PVL (Penerimaan dan Verifikasi Laporan) maka dari pengaduan tersebut yang dapat diproses sebagai laporan sebanyak 405 laporan dengan penerima manfaat Iebih dari 3000 orang. Dari 405 laporan masyarakat sebagian besar pelapor datang langsung yaitu sebanyak 134 laporan atau 33 % selebihnya ada yang melalui surat, email, atau media lainnya.Â
"Tentu saja banyaknya laporan ini belum tentu menunjukkan
kualitas pelayanan publik yang menurun, tetapi bisa saja ini membuktikan
tingkat partisipasi masyarakat di Jawa Timur terhadap pelayanan publik yang
semakin besar, sehingga mereka melapor ketika merasa diberi pelayanan publik
yang tidak memuaskan."ungkap Agus Widiyarta, Rabu, (9/1/2019).Â
Sedangkan berdasarkan substansi laporan yang masuk terbanyak adalah substansi
masalah Administrasi Kependudukan yaitu sebanyak 83 atau 20 % dari jumlah
laporan yang masuk. Dari 405 Laporan yang masuk Ombudsman RI Perwakilan Jatim
telah menyelesaiakan laporan sebanyak 257 Iaporan atau 63,5 % sedangkan sisanya
masih dalam proses.Â
Dikatakan, Kalau dilihat dari Instansi telapor yang dilaporkan oleh masyarakat
Jatim kepada ORI perwakilan Jatim terbanyak adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu
sebanyak 87 Iaporan atau 21.5 % dari seluruh laporan yang masuk. Sebagian besar
adalah Dinas Kependudukan dalam melaksanakan pelayanan E-KTP. Sedangkan kalau
dilihat dari daerah terlapor, sebagian besar adalah Kota Surabaya yaitu
sebanyak 205 laporan atau 50,65 persen dari seluruh laporan yang masuk.Â
"Kondisi ini terjadi karena di Kota Surabaya banyak unit penyelenggara
pelayanan publik baik itu milik pemerintah Kota Surabaya, Pemprov Jatim maupun
Instansi Vertikal lainnya."kata Agus.
Berikut lima besar daerah terlapor terbanyak yang dilaporkan masyarakat tahun
2018
1. Kota Surabaya 205Â
2. Kabupaten Sidoarjo 35
3. Kabupaten Malang 19Â
4. Kabnaten Gresik 15Â
5. Kota Kediri 14
Substansi LaporanÂ
1. Administrasi Kependudukan 83
2. Pertanahan 73
3. Kepegawaian 58
4. Kepolisian 41
5. Pendidikan 19