Sidak, Ombudsman: Jam Kerja Disdikbud Lampung Utara Sampai Jam 1 Siang
BANDAR LAMPUNG, duajurai.co - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung inspeksi mendadak (sidak) terkait pelayanan publik di dua organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Utara. Keduanya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Kepala Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan, pihaknya telah dua kali memanggil kepala Disdikbud Lampung Utara. Namun, yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan sakit. Karena itu, Ombudsman sidak guna memastikan pelayanan di sana.
"Berdasar keterangan yang diperoleh, benar kepala Disdikbud sedang sakit yang cukup serius. Sehingga, jam kantornya hanya sampai jam satu siang. Kami belum mengetahui bagaimana bupati menyikapi hal ini, dan bagaimana pelayanan akan terus berlangsung dengan kondisi demikian," kata Nur melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 20/9/2018.
Dia melanjutkan, pihaknya juga menyempatkan melihat kondisi langsung ruang pelayanan di Disdikbud Lampung Utara. Hasilnya, standar pelayanan masih belum memadai. Mulai dari mekanisme pelayanan, produk pelayanan jam layanan, sampai ruang tunggu pun tak ada
"Seharusnya hal ini menjadi perhatian. Bagaimana berbicara pelayanan publik yang berkualitas dapat terwujud jika standarnya saja tak terpenuhi," ujarnya.
Sementara, saat sidak di Disdukcapil diketahui pelayanan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, masih ditemui beberapa warga yang mengeluhkan pembuatan kartu keluarga (KK) yang cenderung lama. Berdasar Permendagri Nomor 19 Tahun 2018, seharusnya Disdukcapil mengumumkan jumlah blanko yang tersedia setiap harinya.
Selain itu, lanjut Nur, sarana pengaduan di Disdukcapil seperti nomor call center tidak aktif, serta belum ada akses bagi disabilitas. Kemudian, ruang ibu menyusui malah dipakai untuk penyimpanan barang, serta fasilitas toilet umum belum tidak memadai.
"Sebenarnya, banyak hal yang ingin kami koordinasikan dengan bupati Lampung Utara, baik dalam hal pencegahan maladministrasi maupun penyelesaian laporan. Tapi, sampai saat ini bupati sangat sulit ditemui. Terhitung sudah tiga kami mengupayakan untuk bertemu, tapi masih juga sulit. Jadi, kesannya kurang kooperatif. Padahal, pelayanan publik adalah wajah terdepan penyelenggaraan pemerintahan," kata dia.(*)
