• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Soal PNS Nyalon Kepala Desa, Ini Kata Ombudsman
PERWAKILAN: BANTEN • Selasa, 29/06/2021 •
 
Ilustrasi

PANDEGLANG - Di tengah pandemi Covid-19, puluhan Aparatur Sipil Negara (PNS) di Kabupaten Pandeglang sibuk menjalani tes untuk menjadi Kepala Desa.

Keikutsertaan puluhan PNS di Pilkades ini mendapatkan sorotan Ombudsman Banten.

Soalnya, tahapan Pilkades ini cukup panjang dan dikhawatirkan mengganggu pekerjaan utama para PNS yang nyalon. "Bagusnya (Balon Kades dari PNS-red) yang punya jabatan, mengajukan pengunduran diri dari jabatannya untuk menghindari konflik kepentingan dan pengambilan keputusan tidak terhambat. Pilkades kan pasti sibuk ya," kata Koordinator Pemeriksaan Laporan Ombudsman Banten, Harry Widiarsa dikonfirmasi lewat telpon selularnya, Selasa (29/6/2021).

Kata Harry, PNS yang mencalonkan diri dalam Pilkades tidaklah mudah. Apalagi Pemkab Pandeglang kata Harry masih kekurangan PNS. "Konon Pandeglang PNS nya masih kurang. Untuk itu selain harus berhenti sementara (PNS yang nyalon-red) juga harus mendapatkan izin dari atasannya sesuai UU PNS," jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sedikitnya 20 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah mengajukan izin mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Desa serentak tanggal 18 Juli dan BKD memberikan izin tersebut. "PNS yang nyalon sudah mendapatkan izin. Kami kira tidak akan mengganggu (pekerjaan utama PNS-red)," kata Kepala BKD Pandeglang Ali Fahmi Sumanta.

Ketua Nalar Pandeglang Rudi Yana Jaya menyayangkan mudahnya Pemkab Pandeglang memberikan izin PNS untuk nyalon kades. Kata Rudi, 27-28 Juni 2021, para bakal calon kepala desa akan mengikuti seleksi tes tulis dan wawancara. "Bila para PNS tersebut lolos menjadi Calon Kepala Desa. Bisa jadi, saat hari kerja mereka lebih disibukan mengurus kontestasi pencalonan dibanding pekerjaan mereka sebagai PNS," kata Rudi.

Masalah lainnya kata Rudi adalah jika kelak PNS terpilih menjadi Kepala Desa. "Mereka akan cuti selama menjadi Kepala Desa atau sekitar 6 tahun, padahal Pemerintah Kabupaten Pandeglang tiap tahun selalu mengajukan tambahan PNS ke Pemerintah Pusat dengan dalih kekurangan pegawai," terangnya.

Masih kata Rudi, bila dengan mudah PNS diberikan izin untuk mengikuti kontestasi Kepala Desa, maka ini menjadi contoh untuk PNS yang lain mengajukan cuti tanpa takut kehilangan status mereka sebagai PNS untuk mendaftar pada pekerjaan di luar PNS.

"Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga harus berlaku sama kepada PNS yang ingin mengajukan izin dan cuti kalau terpilih, untuk mengikuti kontestasi KPU, Bawaslu, dan seterusnya," tandas pria jembola akademi Antikorupsi ICW ini. (muhaemin)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...