• - +

Kabar Perwakilan

Sulteng Masuk Zona Hijau, Asisten Apresiasi Kemitraan Ombudsman
PERWAKILAN: SULAWESI TENGAH • Kamis, 02/05/2019 •
 
workshop pendampingan survei kepatuhan 2019 regional Sulawesi, Rabu(2/5), Foto, Swatvnews.id-2019

SHARE

Palu, Swatvnews.id - Nilai Kepatuhan Pemerintah Provinsi Sulteng terhadap Standar Pelayanan Publik tahun 2018 masuk zona hijau dengan skor rata-rata 95,74.

Hasil ini mengantar Pemerintah Provinsi meraih apresiasi Ombudsman seperti diungkap Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi saat menyampaikan sambutan gubernur di acara workshop pendampingan survei kepatuhan 2019 regional Sulawesi, Rabu(2/5), di Hotel Swissbell.

Hasil yang diraih provinsi ternyata belum diikuti kabupaten/kota yang dinilai Ombudsman kecuali Banggai yang sudah masuk zona hijau.

Kabupaten/kota yang masih berkutat di zona kuning dan merah lanjut asisten yaitu Parigi Moutong, Kota Palu, Tojo Unauna, Donggala dan Sigi.

"(Hasil) ini diraih berkat kerjasama dengan mitra kita Ombudsman Sulteng," beber asisten di hadapan peserta dan perwakilan Ombudsman Sulteng H. Sofyan Farid Lembah.

Kenang asisten, sekitar tahun 2009, cukup banyak yang antipati dengan tugas Ombudsman yang sangat sering mewanti para penyedia layanan publik yang tidak maksimal.

Tapi dengan seringnya Ombudsman mengevaluasi dan membina maka makin banyak yang terketuk akan urgensi standar pelayanan publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009 supaya diterapkan maksimal.

"Kita ikuti semua rekomendasi (Ombudsman) sehingga hasilnya bagus. Jadi ini yang akan kita tularkan," ungkap asisten.

Asisten harap dengan workshop tersebut dapat menginspirasi sehingga para aparatur sapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, bersih dan tidak berbelit-belit.

Sementara Komisioner Ombudsman RI Dr. Nining Rahayu dalam arahannya menargetkan tahun 2019 mesti ada peningkatan nilai kepatuhan dari pemda kabupaten/kota.

Ia akui bahwa masih banyak pemda kabupaten/kota yang stagnan dan belum beranjak lepas dari zona merah atau kuning.

Padahal baik untuk kementerian/lembaga pusat dan provinsi sudah semua mencapai zona hijau.

Dengan workshop Ia harap dapat mendorong pemahaman dan komitmen para pemda kabupaten/kota se Sulawesi untuk segera membenahi tiap indikator kepatuhan pelayanan yang kurang selama ini.

"Karena hakikat pelayanan publik adalah cepat," singkat komisioner.
(Sugi/swatvnews.id/2019).


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...