Tahun 2020, Ini Pelayanan Publik Paling Banyak Dikeluhkan Masyarakat
MATARAM-Dalam evaluasi laporan dan pengaduan yang masuk ke Ombudsman RI (ORI) perwakilan NTB selama 2020, sektor pendidikan masih menduduki peringkat pertama. Persoalan ijazah menjadi salah satu item aduannya. Penahanan ijazah kelulusan yang dilakukan sekolah marak dilaporkan ke ORI NTB.
"Kalau ijazah ini hal baru yang kami temui," kata Kepala ORI NTB Adhar Hakim, Jumat (8/1).
Adhar mengatakan, masih banyak ijazah yang belum diberikan kepada siswa. Padahal mereka sudah tamat sekolah. Alasannya beragam, mulai dari menikah hingga setelah tamat banyak siswa yang memilih untuk menjadi pekerja migran.
Namun, ORI menyoroti praktik sekolah yang tidak memberikan ijazah karena ada tunggakan pembayaran dari siswa. "Ini yang banyak sekali. Tapi, ORI bersama Dikbud NTB sudah turun tangan untuk menyelesaikan. Beberapa sekolah akhirnya memberikan," ujarnya.
Ia menegaskan, ijazah merupakan hak siswa. Sekolah tidak memiliki kewenangan sedikitpun untuk menahan ijazah. Dengan alasan apapun. Karena itu, ORI NTB menekankan, ada atau tidak permasalahan dengan sekolah, ijazah wajib diberikan.
"Tidak boleh praktik seperti ini. Apalagi dengan alasan belum membayar ini itu. Di pendidikan kita, tidak dikenal ijazah jadi jaminan," tegas Adhar.
Selain masalah ijazah, aduan lain yang masuk berkaitan dengan penggelapan bantuan siswa miskin; penyimpangan dana bos yang banyak terjadi di sekolah madrasah di bawah kewenangan Kemenag; dan pelaksanaan PPDB.
Sepanjang 2020, total ada 55 laporan terkait pendidikan yang masuk ke ORI NTB. Membuat sektor ini kembali berada di peringkat pertama. Dalam empat tahun berturut-turut.
Meski begitu, Adhar mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. "Kalau soal pungli sudah mulai berkurang. Tentu masih ada sisa permasalahan yang harus diperbaiki," kata Adhar.
Lebih lanjut, selama 2020, ORI NTB menerima 113 laporan. Sebanyak 103 laporan telah diselesaikan. Adapun sisanya masih dalam proses penyelesaian. Dari jumlah tersebut, peringkat kedua laporan tertinggi di bawah pendidikan, adalah pemerintah desa (pemdes).
Pemdes sebelumnya tidak pernah masuk dalam lima besar laporan. Namun tahun lalu menduduki peringkat kedua. "Fungsi dan peran pembinaan harus maksimal dilakukan inspektorat maupun bagian hukum di pemkab masing-masing," tandas Adhar.
Sementara itu, Kadis Dikbud NTB H Aidy Furqan mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya penyelesaian. Bersama ORI NTB juga. Beberapa waktu lalu, telah dilakukan pertemuan dengan kepala sekolah di Pulau Lombok dan Sumbawa.
"Jauh sebelum dirilis ORI, sudah kita tindaklanjuti dengan melakukan pertemuan," kata Aidy.
Hanya saja, Aidy menolak penyebutan penahanan ijazah. Yang ada, ijazah belum didistribusikan akibat berbagai faktor. "Ada yang karena pergi kerja terus tidak balik ambil ijazah asli. Ada juga masyarakat yang sengaja tidak ambil, sebab merasa lebih aman menitip di sekolah," tuturnya.
Meski begitu, ia mengakui ada sorotan terkait ijazah yang belum diberikan akibat adanya tunggakan. Aidy kemudian sudah meminta kepada sekolah negeri dan swasta untuk memberi toleransi. Tidak boleh ada lagi.
"Mungkin mereka tidak punya uang, silakan undang keluarganya. Kalau ada itikad baik, tinggal buat pernyataan saja. Tapi, yang jelas sudah tidak boleh ada lagi praktik seperti ini," tegas Aidy. (dit/r5)
