Target Pembangunan Pembangkit Meleset, Manajemen PLN Klarifikasi ke Ombudsman
MATARAM - Pemadaman bergilir yang terjadi saat ini mengundang syakwasangka. Sebab klaim daya surplus PLN tidak selaras dengan pelayanan. Kini masyarakat jadi korban pemadaman bergilir.
Dalam pertemuan Ombudsman NTB dengan jajaran manajemen PLN NTB, kemarin (15/11), terungkap, salah satu peyebab pemadaman bergilir bukan hanya pemeliharaan mesin pembangkit. Tapi melesetnya target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang unit II dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas dan Uap (PLTMGU) Lombok Peaker.
Harusnya dua pembangkit itu rampung dan bisa dioperasikan, sehingga tidak terjadi defisit daya. PLTU Jeranjang unit II dengan kapasitas 25 Megawatt (MW) harusnya bisa dipakai November ini, namun kenyataanya belum. Di Jeranjang ada tiga PLTU yakni unit I, II, dan III. Masing-masing punya kapasitas 25 MW, sehingga total ada 75 MW. Namun unit I sedang dalam pemeliharaan sampai 21 Desember, dan unit II belum dioperasikan untuk suplai daya.
Begitu juga dengan PLTMGU Lombok Peaker yang punya kapasitas 150 MW. Harusnya pembangkit itu sudah digunakan semester dua tahun ini. Namun molor dari targat. Manajemen mengaku akan berupaya segera uji coba PLTMGU Lombok Peaker, paling tidak akhir tahun ini.
"Kalau dua pembangkit ini beroperasi harusnya bisa meminimalisir defisit listrik," kata Kepala Ombudsman NTB Adhar Hakim, usai pertemuan dengan manjemen PLN NTB, di kantornya, kemarin (15/11).
PLN menurut Adhar harus lebih aktif lagi menjaga ritme kerja mereka. Kondisi saat ini merupakan jawaban dari ketidakmampuan mengatur ritme kerja untuk mencapai target pembangun pembangkit itu, terutama PLTU Jeranjang unit II."Mereka kurang mampu menjaga ritme agenda secara ketat sehingga molor terus," katanya.
Ombudsman berharap perbaikan pembangkit segera rampung, tidak perlu sampai akhir Desember. Kemudian terkait pembangunan PLTU Jeranjang unit II, publik harus mendapat penjelasan detail dari PLN.
Sementara terkait pelayanan, dia menyayangkan keterangan pers diberikan setelah situasi ribut. Harusnya kodisi itu dipaparkan sebelum melakukan pemadaman bergilir. Keterbukaan kepada publik juga harus berbasis pada simpati dengan memahami kondisi masyarakat. "Jangan memberikan keterangan pers ketika sudah rumit," imbuhnya.
Dalam pertemuan itu, hadir Manajer Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN NTB Chairuddin, Manager Komunikasi PLN Unit Induk Wilayah NTB Taufiq Dwi Nurcahyo dan jajaran PLN lainnya.
Terkait situasi saat ini Manajer Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN NTB Chairuddin menjelaskan, situasi saat ini tidak bisa dihindari. PLN menerima komplain hampir setiap hari. Bahkan mereka mendapatkan kata-kata kasar dari masyarakat. Tapi mereka tetap membuka layanan call center selama 24 jam.
Terkait perbaikan, pihaknya sedang berupaya untuk mempercepat proses pemeliharaan pembangkit. Namun proses perbaikan pembangkit tidak bisa secepat yang dibayangkan.
Secara teknis sudah ada perhitungan hari, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Sebab tahapan-tahapan perbaikan sudah diatur sedemikian detail oleh bagian teknis. PLN menargetkan 45 hari perbaikan bukan lambat, tapi kajian teknisnya seperti itu. "Ini sudah ada pakemnya, tidak bisa buru-buru," katanya.
Untuk PLTMGU Lombok Peaker sendiri, mesinnya sudah siap. Target awal, harusnya PLTMGU Lombok Peaker bisa beroperasi awal semester dua 2019. Namun ada kendala bagian konstruksi. Karena sering terjadi air pasang maka salah satu konstruksi tidak bisa rampung karena selalu kemasukan air laut. Itu di luar prediksi. "Itu faktor alam yang menjadi faktor penghambat," katanya. (ili/r5)
