• - +

Kabar Perwakilan

Terkait Keluhan Pungutan Uang Komite, Ombudsman Riau Minta Dinas Pendidikan Buka Loket Pengaduan
PERWAKILAN: SUMATERA BARAT • Kamis, 04/04/2019 •
 

SHARE

TRIBUNPEKANBARU.COM - Ombudsman RI Perwakilan Riau meminta kepada sejumlah dinas di lingkungan Pemprov Riau agar segera membuka loket pengaduan. Pasalnya belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau yang memiliki unit layanan pengadaan.

"Ini penting, supaya kalau ada temuan dan keluhan di lapangan, masyarakat tidak bingung mau melaporkannya ke siapa," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau, Ahmad Fitri usai melakukan pertemuan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Syamsuar dan Edy Natar Nasution, di kantor Gubernur Riau, Kamis (4/4/2019).

"Memang ada sebagain OPD yang pengelolaan unit pelayanan pengaduan sudah bagus, seperti RSUD Arifin Ahmad, Bapenda dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu," ujarnya.

Pihaknya menekankan ada beberapa dinas yang banyak dikeluhkan masyarakat namum belum memiliki loket pengaduan. Seperti dinas pendidikan, dinas tenaga kerja dan dinas pekerjaan umum.

"Tiga dinas ini kan banyak pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat. Seperti dinas pendidikan, laporan soal pungutan uang komite misalnya, kemudian masalah buruh dan tenaga kerja juga banyak keluhan itukan bisa disampaikan di dinas tenaga kerja. Termasuk soal keluhan jalan rusak, itukan bisa dilaporkan ke dinas PU kalau di dinas itu ada loket pengaduannya," katanya.

Pihaknya mendorong ke depan OPD di Pemprov Riau mempunyai unit layanan pengaduan.

Termasuk petugas yang nanti disiapkan juga harus memiliki kompetensi bagus yang untuk mengelola pengaduan.

"Untuk mewujudkan itu tentu harus ada komitmen tinggi pimpinan, baik gubernur, wakil gubernur dan kepala OPD," ujarnya.

Pihaknya juga menginginkan agar pengaduan masyarakat yang masuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemprov Riau.

Sehingga harus jelas alur mulai dari tahap penerimaan laporan hingga ke tahapn penyelesaianya.

"Ini kita tekannkan betul, supaya pengaduan yang masuk dari masyarakat bisa segera ditindaklanjuti. Tapi yang lebih penting bagaimanan gubernur dan wakil gubernur bisa mengetahui hasil yang sudah ditindaklanjuti OPD," pungkasnya.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...