• - +

Kabar Perwakilan

Terkait Persoalan Sertifikasi Lahan 3 Ha Bagi 52 KK WNI Eks Tim-Tim Oebelo, Ini Perkembangannya
PERWAKILAN: NUSA TENGGARA TIMUR • Minggu, 28/04/2019 •
 
Darius Beda Daton, Kepala Ombudsman Perwakilan NTT ketika ditemui POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya di Jl Veteran, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Selasa (31/7/2018) siang. (Foto by Gecio Viana)  

SHARE

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Persoalan Sertifikasi lahan seluas 3 Ha bagi 52 KK WNI Eks Timor-Timur di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang terus bergulir.

Lokasi atau resetlemen yang dihuni ratusan warga Eks Tim-Tim tersebut telah dihadapkan persoalan legalitas tanah sejak direlokasi akhir 2003 hingga saat ini.

Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) NTT yang memperjuangkan hak atas tanah (sertifikat) bagi warga telah melakukan berbagai upaya dari audience dan aksi masa tingkat kabupaten Kupang hingga pemprov NTT sejak 2015 silam.

Terbaru, pada Kamis (7/2/2019) lalu, APR NTT melaporkan mandegnya sertifikasi lahan tersebut ke Ombudsman RI Perwakilan NTT yang berkantor di Jln Veteran No 4 A Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Laporan tersebut telah diterima dan ditindaklanjuti oleh Ombudsman RI Perwakilan NTT.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, SH kepada POS-KUPANG.COM menjelaskan pihaknya telah mengirimkan surat klarifikasi I persoalan sertifikasi lahan tersebut ke Biro Pemerintahan Sekda NTT pada 09 April 2019 lalu.

Menanggapi surat tersebut, Pemprov NTT NTT mengirimkan surat penjelasan penyelesaian masalah tanah di Desa Oebelo tersebut dengan nomor surat Pem.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda NTT, Jamaluddin Ahmad tersebut terdapat tiga poin yang menjelaskan masalah dan tindak lanjut Pemprov NTT.593/1/03/IV/2019 tertanggal 23 April 2019.

Poin pertama, prosedur fasiltasi dan tindak lanjut pengaduan (langsung/tidak langsung) masyarakat di lingkup Pemprov NTT khususnya berkaitan dengan pengaduan permasalahan pertanahan dilaksanakan secara kolaboratif oleh Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat selaku instansi teknis yang menyelenggarakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta senantiasa berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan dengan masyarakat pengadu.

Poin kedua dalam surat tersebut yakni, adapun hambatan yang ditemui oleh Pemprov NTT terkait penerbitan sertifikat bagi 52 KK WNI eks Timor Timur di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yakni pembangunan resettlement bagi 52 KK
dimaksud berlokasi di lahan milik saudara Yosef Soleman, di luar lahan seluas 3 ha dengan sertifikat masing-masing nomor 474 dan nomor 478 yang dibeli oleh Pemprov NTT dari saudara Alm. Nikanor Mooy Mbatu.

Lebih lanjut, pada poin ketiga, sehubungan dengan permasalahan sebagaimana angka 2 (dua) di atas, Pemprov NTT akan berkoordinasi dengan saudara Yosef Soleman selaku pemilik lahan yang dihuni oleh 52 KK WNI eks Timor-Timur dan Kantor Wilayah
BPN Provinsi NTT serta Kantor Wilayah BPN Kabupaten Kupang untuk mencari jalan keluar yang dapat memberikan kepastian kepemilikan lahan bagi 52 KK WNI eks Timor-Timur.

Darius menjelaskan, pihaknya telah membangun koordinasi dengan BPN Wilayah NTT terkait penyelesaian masalah tersebut.

"Kami koordinasi saja sambil menunggu Pemprov NTT diskusikan dengan dengan BPN," katanya.

Dirinya berharap persoalan tersebut ada titik temu penyelesaian masalah tersebut dan berupa mempertemukan berbagai pihak demi penyelesaian masalah tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) NTT melaporkan persoalan sertifikasi lahan bagi 52 KK WNI Eks Timor-Timur di Desa Oebelo Kabupaten Kupang yang terkesan dibiarkan oleh Pemprov NTT selama 16 tahun, Kamis (7/2/2019) siang.

Laporan tersebut disampaikan ke Ombudsman RI Perwakilan NTT yang berkantor di Jln Veteran No 4 A Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Hal tersebut disampaikan kepada POS-KUPANG.COM oleh Koordinator Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) NTT, Fransisco Lopes seusai memberikan laporan yang langsung diterima oleh bagian penerimaan laporan Ombudsman RI Perwakilan NTT.

Fransisco yang juga Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah NTT juga ditemani oleh perwakilan dari organisasi yang tergabung dalam APR NTT yakni, koordinator Keluarga Besar Lospalos Lokasi Atas (KBLLA) Oebelo, Antonio Anonio Da Costa, Ketua Pemuda Oebelo Peduli Rakyat Tertindas (Poprater) Oebelo, Mariano Marthins dan Ketua RT 18 RW 007 desa Oebelo, Fransisco Xavier da Silva.

Fransisco mengungkapkan, kurang lebih 381 WNI EksTimor-Timur tersebut menghuni lahan seluas 3 ha yang disediakan oleh Pemprov NTT sejak tahun 2003.

Pemprov NTT kemudian berjanji akan memberikan sertifikat tanah bagi setiap kepala keluarga yang ada.

Namun, kata Fransisco, hingga 16 tahun berlalu janji tersebut sekedar janji tanpa realisasi pemberian sertifikat bagi WNI Eks Tim-Tim tersebut.

Ia mengaku, sejak empat tahun terakhir bersama masyarakat yang tergabung dalam APR NTT terus melakukan pengawalan masalah tersebut.

Aksi masa telah empat kali dilakukan bersama dalam kurun waktu empat tahun dan puluhan kali melakukan audiens dengan berbagai instansi termasuk perwakilan Pemprov NTT, Pemkab Kupang, BPN Wilayah NTT dan BPN Kabupaten Kupang.

Bahkan telah dilakukan rekonstruksi dan pengukuran lahan yang dilakukan BPN Kabupaten Kupang pada tahun 2017 lalu.

Namun, lanjut Fransisco, semua upaya tersebut tak kunjung membuahkan hasil yakni sertifikasi lahan bagi masyarakat.

"Aksi-aksi yang dilakukan APR NTT atau pertemuan dengan tim kerja Pemprov NTT dan Kabupaten Kupang tidak membuahkan hasil sehingga kami dari aliansi berdiskusi dan sepakat untuk membuat pengaduan ke ombudsman untuk menindaklanjuti sikap dari pemerintahan provinsi atau tim kerja yang dibentuk terkait mengurus kepastian hukum hak atas tanah (sertifikat)," jelasnya.

Dirinya berharap, langkah yang diambil bersama ini dapat mendesak pemerintah untuk segera melakukan sertifikasi lahan.

Selain itu, diharapkan Ombudsman RI Perwakilan NTT melalui laporan yang telah diberikan dapat membantu masyarakat secara optimal untuk mendapatkan sertifikat tanah.

"Kami harap Ombudsman untuk memberikan penekanan atau apa yang menjadi tugas dan fungsi dari Ombudsman dimana bisa mengawal juga persoalan sertifikasi tanah 3 Ha bagi 52 WNi Eks Tim-Tim yang bertempat tinggal di RT 18 RW 007 Desa Oebelo Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang," katanya.

Dikesempatan yang sama, Koordinator Keluarga Besar Lospalos Lokasi Atas (KBLLA) Oebelo, Antonio Anonio Da Costa mengatakan, masyarakat sudah jenuh dengan janji pemerintah untuk mengsertifikasi lahan yang ditempati.

Menurutnya, Pemprov NTT telah melanggar janji dan komitmennya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saat aksi masa pada tanggal 4 Juni 2018 lalu, Pemprov NTT saat menerima masyarakat berjanji untuk segera menyelesaikan masalah ini dan memenuhi tuntutan masyarakat.

"Upaya yang kami lakukan tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah sedangkan kalau saya pelajari tanggungjawabnya negara dimana membantu masyarakat, tetapi sampai saat ini upaya yang kami lakukan melalui aksi dan audiens serta sudah ada tim kerja dari Bupati sampai Gubernur juga belum ada hasil," paparnya.

Ia mengaku, Ombudsman RI Perwakilan NTT sebagai sebuah lembaga yang independen, profesional dan kredibel diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah yang telah dihuni belasan tahun.

"Mau tidak mau kita harus mengadu kemana lagi, ternyata ada lembaga yang independen untuk bisa membantu kami pendekatan sehingga kami secepatnya juga kan bisa mendapat kepastian hukum hak atas tanah (sertifikat) karena 16 tahun bukan waktu yang cepat," ujarnya.

"Harapan kami secepatnya, kalau tidak maka kami yang mau tidak mau harus turun lagi ke jalan (demonstrasi) apapun resikonya turun lagi. Mungkin itu yang perlu dipikirkan birokrasi yang sekarang dan secepatnya selesaikan. Jangan pernah anggap remeh persoalan masyarakat," tegas Antonio.

Secara terpisah, Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTT, Ola Mangu K. Kanisius, SH., MH mengatakan, terkait laporan masyarakat akan diterima Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL). kelompok asisten ini akan melakukan verifikasi formil dan materil laporan

Apabila verifikasi formil dan materil laporan lolos maka laporan tersebut selanjutnya akan masuk ke Keasistenan Pemeriksaan untuk dilakukan tindak lanjut pemeriksaan

"Tindakan pertama adalah pemeriksaan dokumen. Setelah itu hasil atau produknya adalah Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Dokumen (LAHPD) yang akan memberikan gambaran tindak lanjut selanjutnya. Setelah itu kita minta penjelasan dari terlapor bisa dilakukan tertulis atau langsung," ujarnya.

Setelah itu, kata Ola, pihaknya akan melakukan pemeriksaan objek yang dilaporkan. Akan tetapi hal ini tidak wajib atau optional saja.

Pihaknya juga akan melakukan konsiliasi atas laporan masyarakat.

Dia menjelaskan, dalam rangkaian pemeriksaan bisa ditemukan tiga hal dalam LAHPD yakni ditemukan adanya maladministrasi, tidak ditemukan maladministrasi dan laporan selesai

"Bagi laporan yang ditemukan maladministrasi kita akan menyampaikan ke terlapor untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang kami sarankan," katanya.

Apabila terlapor tidak menindaklanjuti tindakan korektif dari Ombudsman selama 30 hari, lanjut Ola, maka laporan masyarakat tersebut akan dilimpahkan ke Ombudsman pusat yaitu di Tim Resolusi dan Monitoring.

"Nantinya akan diproses untuk diterbitkan resolusi dan rekomendasi. Karena kewenangannya hanya di pusat," ucapnya.

Untuk batas waktu penyelesaian laporan masyarakat, terang Ola, sangat dinamis karena tergantung dari kecepatan instansi terlapor merespon.

"Kalau di PVL tergantung dari kelengkapan dokumen yang diberikan karena mungkin saja ada data-data atau hal lain yang diperlukan dari pelapor. Tapi ada informasi yang kami laporkan ke pelapor terkait status atau persoalan yang kami tangani," katanya.(*)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...