Tingkatkan Pelayanan, ORI dan Kementrian Agraria Tandatangani PKS
KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura - Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Papua melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang RI.
PKS ini yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Nomor: 4/SKB/I/2018 dan Nomor : 01/ORI-MOU/I/2018 Tanggal 10 Januari 2018 tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
Penandatanganan ini dilaksanakan di Jakarta dan disaksikan Kepala Kantor Wilayah BPN/ATR dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI di seluruh Indonesia melaluivideo conference yang difasilitasi oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah setempat.
Kepala ORI RI Perwakilan Papua, Iwanggin Sabar Olif mengatakan, PKS ini sendiri dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan atas Nota Kesepahaman bagi Kementerian Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang bersama Ombudsman RI untuk melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Disamping itu penandatanganan PKS ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang kedua pihak.
Ruang lingkup PKS ini meliputi, percepatan penanganan pengaduan masyarakat, koordinasi perkembangan pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia, pertukaran data atau informasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Kepala Kantor Wilayah BPN/ATR Provinsi Papua, Arius Yambe, mengatakan akan melakukan koordinasi dan tindaklanjut yang dimaksud dalam ruang lingkup kerjasama ini bersama Ombudsman RI Perwakilan Papua.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Iwanggin Sabar Olif menyambut baik penandatangan PKS tersebut yang diharapkan dapat mempercepat penyelesaian laporan pangaduan masyarakat terkait Pertanahan khususnya di wilayah kerja Provinsi Papua
