• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Wujudkan Rekrutmen CPNS yang Transparan, Kanwil Kemenkumham NTB Gandeng Ombudsman
PERWAKILAN: NUSA TENGGARA BARAT • Jum'at, 12/10/2018 •
 
Plt.Kakanwil Kemenkumham NTB dan rombongan saat berkunjung ke Ombudsman RI Perwakilan NTB. (foto By: Humas Kemenkumham NTB)

Mataram - Sama seperti 2017 lalu, Kementerian Hukum dan HAM kembali mendapatkan alokasi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil. Secara nasional, Kementerian Hukum dan HAM memperoleh alokasi formasi CPNS sejumlah 2000 orang. Khusus untuk lulusan SLTA sederajat dengan formasi penjaga tahanan yang berjumlah 878 telah dibagi kuotanya pada masing-masing Kantor Wilayah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat mendapatkan alokasi formasi 30 orang penjaga tahanan yang akan diisi oleh para pelamar dari yang berdomisili dari daerah NTB.

Dalam rangka mewujudkan penerimaan CPNS yang bersih dan transparan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat menggandeng ombudsman terkait pengawasan rekrutmen CPNS. Plt. Kepala Kantor Wilayah didampingi Kabag Umum dan Kabag Prorgram dan Pelaporan melakukan koordinasi ke Kantor Ombudsman Perwakilan NTB. Dalam kunjungan tersebut, Plt. Kepala Kantor Wilayah diterima oleh Asisten Bidang Pengawasan Ombudsman. Ombudsman yang merupakan lembaga independen dan memiliki tugas dan fungsi pengawasan dalam bidang pelayanan publik mempunyai peran penting dalam hal pengawasan untuk mewujudkan rekrutmen CPNS tanpa adanya pungutan liar dan pencegahan mal administrasi.

Dalam koordinasi Plt.Kakanwil Kemenkumham NTB disampaikan bahwa pelaksanaan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan di masing-masing daerah khususnya Kanwil Kemenkumham NTB akan melaksanakan setiap tahapan rekrutmen mulai dari verifikasi berkas administrasi hingga tes kompetensi bidang yang telah terjadwal oleh Panselnas. "Untuk itu kami mohon bantuan rekan-rekan Ombudsman dapat membantu dalam pengawasan pelaksanaan rekrutmen CPNS ini. Jika ada pelanggaran atau penyelewengan mohon dapat disampaikan kepada kami untuk dapat kami tindaklanjuti", ujar Plt. Kakanwil.

Usai kunjungan ke Ombudmsan, Plt Kakanwil melanjutkan koordinasinya ke UPT BKN Mataram. Hal ini terkait dengan tes CAT yang akan dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober 2018. Ditemui Kepala UPT BKN Mataram, Plt. Kakanwil meminta kerjasama UPT BKN untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan tes CAT agar setiap tahapan dapat berjalan dengan lancar.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...