Dihibahkan Aset Pemprov, ORI Bali Tidak Mengurangi Daya Kritis
DENPASAR, BALI EXPRESS - Pemerintah Provinsi Bali menyerahkan aset daerah kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Bali, Selasa (22/3). Aset tersebut berupa tanah dan gedung yang kini telah resmi menjadi Kantor ORI Bali. Meski demikian, kinerja ORI Bali akan tetap mengawasi dan memeriksa ketika adanya potensi penyimpangan atau maladministrasi di wilayah Pemprov Bali.
Sekda Bali, Dewa Made Indra, menjelaskan penyerahan aset milik Pemprov Bali itu merupakan janji dari Gubernur Bali, Wayan Koster. Supaya ORI Bali dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga aset berupa bangunan dan tanah diserahkan kepada ORI Bali.
"Penyerahan ini merupakan realisasi janjinya bapak gubernur. Dihibahkannya kepada ORI Bali, aset pemerintah provinsi berupa tanah dan bangunannya. Supaya Ombudsman bisa melaksanakan tugasnya dengan baik," terang Dewa Indra.
Dia mengatakan, jangan sampai dikarenakan diberikan aset, ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan atau maladministrasi di Pemprov Bali pengawasan ditiadakan. Melainkan dihibahkannya aset tersebut dalam rangka ORI Bali bekerja secara kritis, profesionalisme dan terintegritas.
"Tidak boleh dikurangi pengawasannya karena diberikan gedung. Ini bertujuan pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik," tegas Dewa Indra.
Sementara Ketua ORI Bali, Umar Ibnu Alkhatab, menjelaskan pihaknya tidak akan sampai kehilangan daya kritis. Meskipun sebesar apapun yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali, ORI Bali akan tetap memberikan kritik yang terukur.
"Tidak akan kehilangan daya kritis, sejauh ini tidak ada kehilangan, selalu memberikan kritik yang terukur. Bukan kritik yang sembrono, tapi menjaga marwah lembaga negara ini. Yang jelas kami selalu mengkritik cukup pedas dan direspon dengan baik," tegasnya.
Umar juga menambahkan, berapa dan apapun bentuknya yang diberikan oleh pemerintah, ORI tidak akan mengurangi kritisnya. Terutama dalam melihat dinamika yang ada di tengah masyarakat terhadap pemerintah.
"Tentu banyak hal yang kita sampaikan kepada pemprov, terkait infrastruktur, hal- hal kebutuhan dasar itu kami sampaikan kepada pemerintah. Dengan cara terukur, supaya mereka tidak merasa diserang, moral bekerjanya patut kita jaga," tutupnya.
