Karena Laman Pemda Dominan Acara Seremonial
Indeks Kepatuhan Layanan Publik di Jatim Turun; Surabaya- Indeks kepatuhan layanan publik di lingkungan pemerintah daerah (pemda) di wilayah Jawa Timur mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Salah satu pemicunya adalah ketidaklengkapan informasi prosedur layanan yang disajikan di website resmi sebagian besar instansi tersebut.
Padahal, Peneilaian keterbukaan lewat informasi itu punya porsi cukup besar dalam penentuan pelayanan publik. "Standar pelayanan yang dimasukkan ke website itu nilainya 60 persen," ucap Kepala Ombudsman RI (ORI) Jatim Agus Muttaqin setelah memberikan penghargaan kepada delapan kepala daerah yang mendapatkan nilai hijau di kantornya kemarin.
Dari hasil penilaian ORI Jatim, seluruh pemerintah daerah sudah mempunyai website resmi. Tapi, tak semua laman tersebut memuat informasi detail mengenai pelayanan publik yang bisa dilihat maupun diakses masyarakat. Terutama informasi alur, waktu, layanan, hingga biaya yang diperlukan, tak semua daerah menyampaikan di laman resmi.
Cukup banyak website resmi pemda yang tidak memuat informasi-informasi yang dibutuhkan publik. Malah banyak berisi kegiatan bupati atau wali kota ketika kunjungan atau kegiatan seremonial. "Informasi ini memang penting, tetapi tak dibutuhkan secara langsung oleh masyarakat yang ingin mengurus perizinan," katanya.
Namun, ada pula pemerintah daerah yang memaksimalkan website mereka untuk mempermudahkan layanan publik. Seperti di Lamongan. Di sana, proses pengurusan perizinan bisa dilihat langsung di website secara detail. Sehingga masyarakat yang membutuhkan pengurusan dokumen maupun perizinan bisa tahu secara terperinci.
Berdasar penilaian ORI Jatim, tercatat ada sembilan pemerintah kabupaten/kota yang mendapat predikat hijau atau patuh di 2021. Di antaranya Pemkab Banyuwangi, Pemkab Bondowoso, Pemkab Bondowoso, Pemkab Lumajang, Pemkab Probolinggo, Pemkab Ponorogo, Pemkab Blitar, Pemkot Malang, Pemkot Surabaya, dan Pemkab Lamongan.
Sementara itu, sebanyak 21 kabupaten dan enam kota masuk kuning atau kepatuhan sedang. Sedangkan dua kabupaten, yakni Pemkab Nganjuk dan Pemkab Malang, mendapat rapor merah. (elo/c17/ris)Â Â
