• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Berharap Lelang SPAM Sesuai Prosedur
PERWAKILAN: KEPULAUAN RIAU • Kamis, 25/11/2021 •
 
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Riau

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau berharap Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam melakukan tender Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berjalan sesuai prosedur. Jangan mengulangi kesalahan sebelumnya.

"Kami berharap tender ini berjalan secara fair, jujur, transparan dan tidak ada unsur-unsur KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Dan, kami berharap BP Batam sejak awal mempublish (mengumumkan) korporasi mana yang memenuhi syarat administratif dan yang kemudian berhak mengikuti tender sampai pemenangnya," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau, Lagat Parroha Patar Siadari, kepada PenajamNews.com, Kamis, 25/11/2021.

Masalah air, kata Lagat, harus dikelola sesuai dengan prosedur, karena kebutuhan terhadap air adalah kebutuhan pokok milik publik yang harus dilaksanakan secara serius. "Publik berhak mendapatkan korporasi yang profesional, mampu dan layak, untuk menjadi operator pengelolaan air bersih di Kota Batam," tegasnya.

Kepala Ombudsman di Kepri itu menekankan agar masyarakat diberi kesempatan untuk mengeksplorasi rekam jejak korporasi yang ikut tender. "Ini (eksplorasi terhadap rekam jejak korporasi yang mengikuti tender) penting, karena persoalan layanan air ini sangat vital di tengah masyarakat industri di Kota Batam. Apalagi kontrak yang akan dijalankan oleh pengelola sampai puluhan tahun ke depan," ucapnya.

Sebagai daerah industri, Batam yang telah dihuni penduduk di atas satu juta, membutuhkan air yang memadai secara kuantitas dan kualitas. "Apakah pemenang tender yang akan diumumkan memiliki kemampuan mengelola air, memiliki modal sumber daya manusia dan sumber dana yang kuat, menguasai teknologi pengelolaan air, hingga memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan? Mari kita amati," terang Lagat.

Lagat memiliki kesan, dalam lelang SPAM yang terjadi sebelum ini, publik tidak memiliki akses terhadap proses lelang, sehingga muncul pemenang yang bermasalah secara hukum, serta tidak profesional dalam pengelolaan SPAM. "Jangan lagi, kita seperti 'membeli kucing dalam karung,"' katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelum ini, BP Batam telah membuka Pelelangan Prakualifikasi Ulang Kerja Sama Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Hulu dan Hilir, pada Jumat 15 Oktober 2021 lalu.

Pengumuman ini diunggah di laman resmi BP Batam dalam dua surat bernomor: PQ-Hulu/20/10/2021 dan PQ- Hilir/22/10/2021.

Dijelaskan peserta dapat berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta berbentuk persereon terbatas, konsorsium antara Badan Usaha Dalam Negeri maupun konsorsium antara Badan Usaha Dalam Negeri dengan Badan usaha Asing.

Tahapan Pendaftaran pelelangan ini dijadwaklkan 15-29 Oktober 2021. Sementara pada tanggal 22 Oktober adalah tahapan Penjelasan kepada calon peserta lelang yang telah menyerahkan form pendaftaran dan surat kuasa ke email yang telah ditentukan.

Dokumen disebut di atas dikirimkan ke email panitialelangspamhulu@bpbatam.go.id untuk lelang SPAM Hulu dan ke panitialelangspamhilir@bpbatam.go.id untuk lelang SPAM Hilir.

Sementara syarat utama kualifikasi itu ada 4 butir, antara lain: Peserta memiliki pengalaman dalam pengelolaan SPAM di Indonesia dengan kapasitas minimal 3000 liter per detik dalam rentang 10 tahun terakhir. Peserta dapat berbentuk sebagai Badan Usaha tunggal atau Konsorsium.

Surat Izin Usaha: Kegiatan yang bergerak dalam bidang pengelolaan Air Minum (minimal satu perusahaan, apabila konsursium). Memiliki kemampuan pembiayaan dalam pengelolaan SPAM. Sedangkan syarat lainnya, dijelaskan dalam kedua surat itu, telah tercantum dalam Dokumen Prakualifikasi.

Sebelumnya, pada 26 Agustus lalu, Prakualifikasi Lelang Kerja Sama Operasi dan Pemeliharaan (SPAM) Hulu dan Hilir di Batam dinyatakan gagal. Pernyataan gagar berdasarkan pengumuman yang diunggah di laman resmi BP Batam di https://www.bpbatam.go.id.

  Pengumuman itu tertuang dalam surat nomor PQ-HULU/19/8/2021 dan PQ-HILIR/20/8/2021 tertanda Panitia Lelang. Dalam surat itu dijelaskan bahwa Proses Prakualifikasi dihentikan dan semua keputusan yang telah diambil pada proses Prakualifikasi dibatalkan dan tidak berlaku.    





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...