Ombudsman Soroti Dana Beasiswa Kurang Mampu yang Mandek, Yozar: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab
BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti soal lambannya respons Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini organisasi perangkat daerah (OPD), untuk menindaklanjuti dana beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu yang belum cair.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy, mengaku sudah pernah mendengar informasi soal dana beasiswa kurang mampu yang belum cair.
"Menurut informasi yang kami peroleh, sebenarnya persoalan beasiswa tersebut sudah mulai diketahui sekitar Bulan April 2022. Akan tetapi persoalan tersebut terkesan hanya saling melempar kewenangan oleh OPD terkait," kata Yozar, Selasa (9/8/2022).
Penyebab tak kunjung cair beasiswa ini karena adanya peralihan dalam pencairan. Sebelumnya anggaran sebesar Rp9 miliar ini dicairkan lewat Dinas Pendidikan Babel.
Setelah ada evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dana itu akan dicairkan lewat Biro Kesra Pemprov Bangka Belitung.
Namun kendalanya, Biro Kesra Pemprov Babel masih menunggu aturan mengenai pencairan dana beasiswa bagi ratusan mahasiswa ini.
"Saya kira idealnya penganggaran harus lebih cermat, termasuk bagaimana implementasi kegiatan yang sudah ditetapkan dalam satu periode anggaran. Termasuk bagaimana pemenuhan aspek kepatuhan kegiatan terhadap regulasi yang berlaku," jelasya.
Dia menilai, dampaknya masalah jadi berlarut-larut, bahkan pada Agustus 2022 ini baru akan ditindaklanjuti dengan melibatkan stakeholder strategis lainnya.
"Kami harap Pemprov dapat merespons masalah pelayanan pendidikan dengan cepat karena terkait pelayanan dasar. Kami juga berharap, tindaklanjut dengan melibatkan stakeholder strategis pada Agustus ini lancar dan permasalahan terselesaikan dengan baik," ucap Yozar.
(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)
