Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Ombudsman Pantau Penanganan Gempa Pasbar
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) melakukan pemantauan terhadap penanganan pasca bencana gempa di Kabupaten Pasaman Barat oleh pemerintah.
Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemda Pasaman Barat terkait keadaan terkini pasca gempa.
Pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk tetap fokus memberikan pelayanan.
"Tidak hanya terkait pendistribusian bantuan kepada masyarakat tapi juga memastikan seluruh pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bisa diatasi sesuai dengan standar pelayanan minimal dan peraturan yang berlaku," ujarnya, Rabu (2/3/2022).
Dia menyebut, Ombudsman akan turun langsung ke lokasi bencana gempa di Pasaman Barat dan sekitarnya.
Selain melakukan pemantauan dan koordinasi, Ombudsman juga akan memberikan bantuan sebagai bentuk keprihatinan atas bencana yang menimpa Pasaman Barat dan sekitarnya.
Kemudian terangnya, Ombudsman juga memastikan anggaran daerah dan sumbangan masyarakat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum pelaksana di lapangan.
"Jangan sampai ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan," tegasnya.
Ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan selalu menjaga protokol kesehatan.
Yefri mengatakan, jika menemukan adanya dugaan maladministrasi atau dugaan penyimpangan pemberian pelayanan pasca bencana oleh pemda setempat, masyarakat bisa melapor ke Ombudsman.
"Masyarakat juga dapat berkonsultasi dan melaporkan penyimpangannya ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat pada nomor pelayanan pengaduan 08119553737," bebernya.
Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Perwakilan Sumbar Meilisa Fitri mengatakan kunjungan ke lokasi bencana juga bertujuan untuk memastikan warga terdampak mendapatkan kebutuhan dasarnya.
"Kemudian memastikan jumlah masyarakat yang berada di tenda darurat tidak melebihi kapasitas dan memastikan proses rehabilitasi pasca gempa yang dilakukan oleh pemda setempat," katanya.
Dia menyebut, jangan sampai ada daerah terdampak yang tidak tersentuh. Pemerintah didorong untuk tetap melakukan tanggap darurat dan memastikan seluruh daerah terdampak mendapatkan haknya.
-
