Ombudsman Babel Soroti Langkanya Pertalite di Pulau Belitung
Siaran Pers
061/HM.01/VI/2022
Jumat, 23 Juni 2022
Tanjungpandan - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih aktif untuk memperhatikan dan mengatasi permasalahan masyarakat Pulau Belitung yang sulit memperoleh BBM jenis Pertalite. Pasalnya, kondisi tersebut telah cukup lama dialami oleh masyarakat negeri laskar pelangi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Shulby Yozar Ariadhy saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Belitung, Kamis (23/6/2022).
"Saat kami membuka posko pengaduan di Manggar rata-rata masyarakatnya mengeluhkan tentang kesulitan mendapatkan BBM. Informasi yang kami terima bahwa hal ini telah terjadi sejak sekitar 3 bulan lalu, akan tetapi belum ada solusi yang konkrit hingga saat ini. Saat tim Ombudsman melakukan pengamatan ke beberapa SPBU di Tanjungpandan pun kondisinya hampir sama, antrian di beberapa SPBU cukup Panjang dan BBM jenis Pertalite seringkali cepat habis. Kami meminta kepada Pemprov untuk memperhatikan hal ini dengan serius, harus responsif seperti mengatasi kejadian yang hampir serupa terjadi di Pulau Bangka akhir tahun lalu," imbuh Yozar.
Lanjut dia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat menindaklanjuti permasalahan BBM di Pulau Belitung dengan data, perencanaan, dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait.
"Ombudsman berharap Pemprov dapat menghadirkan solusi mengenai kondisi di Pulau Belitung ini dengan data dan kajian yang komprehensif. Misalnya kendala geografis, jumlah SPBU dan Pertashop yang aktif melayani, persentase kebutuhan BBM, jalur pendistribusianya, dan lain sebagainya. Tentu juga harus bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten serta PT Pertamina. Dengan demikian, nanti masalah dan solusinya Insyallah dapat lebih jelas," ungkap Yozar.
Selain menyoroti permasalahan kesulitan memperoleh BBM yang dialami masyarakat Pulau Belitung, Yozar juga menyoroti rendahnya persentase laporan pengaduan masyarakat Belitung yang masuk ke Ombudsman.
"Laporan masyarakat Pulau Belitung yang masuk ke Ombudsman Babel sampai Bulan Juni 2022 ini hanya sekitar delapan laporan masyarakat atau sekitar 4,9% dari total keseluruhan laporan, sebanyak 95% nya dari Pulau Bangka. Oleh karena itu, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami agar partisipasi aktif masyarakat Belitung mengawasi pelayanan publik melalui laporan ke Ombudsman dapat makin meningkat," tutupnya.
