Instansi Daerah
NOMOR 03/RM.03.01/IX/2023
REKOMENDASI NOMOR 003/RM.03.01/IX/2023 TENTANG MALADMINISTRASI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO TERKAIT PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA MELALUI EVALUASI KINERJA DAN/ATAU PENYESUAIAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) TAHUN 2021
6.4 MB
Instansi Daerah
REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05_RM.03.01_XI_2024
REKOMENDASI NOMOR: 05/RM.03.01/XI/2024 TENTANG MALADMINISTRASI ATAS BELUM DILAKSANAKANNYA KEPUTUSAN KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN) NOMOR 148/KPTS/BPASN/2022 TENTANG PERINGANAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 07/UP/KEP.D/HK/D4/2022 DAN KEPUTUSAN KETUA BPASN NOMOR 145/KPTS/BPASN/2022 TENTANG PERINGANAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 03/UP/KEP.D/D4/2022 OLEH BUPATI GUNUNGKIDUL
2.4 MB
Instansi Daerah
REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04_RM.03.01_X_2024
REKOMENDASI NOMOR: 04/RM.03.01/X/2024 TENTANG MALADMINISTRASI TERKAIT BELUM DISELESAIKAN, DITERBITKAN, DAN DISERAHKANNYA HASIL PENGUKURAN ULANG BIDANG TANAH TERHADAP SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 3714/KUALA DUA A.N. HERA HERNANDO TAN YANG DIMOHONKAN SDR. HERNANDO KWEE BERUPA BERITA ACARA YANG MEMUAT PETA BIDANG TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA
5.0 MB
Instansi Pusat (Kementerian/ Lembaga)
REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 03/RM.03.01/X/2024
REKOMENDASI NOMOR: 03/RM.03.01/X/2024 TENTANG MALADMINISTRASI ATAS BELUM DILAKSANAKANNYA PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA NOMOR 41031/III/ARB-BANI/2018 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2019 YANG DIKUATKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 937/PDT.SUS-ARBT/2019/PN.JKT-SEL TANGGAL 6 JANUARI 2020 OLEH SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)
4.1 MB
Instansi Daerah
REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02_RM.03.01_X_2024
REKOMENDASI NOMOR: 02/RM.03.01/X/2024 TENTANG MALADMINISTRASI ATAS BELUM DILAKSANAKANNYA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 23/PDT.G/2016/PN.MRE jo. 80/PDT/2017/PT.PLG YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)
2.3 MB
Instansi Daerah
REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 001_RM.03.01_IV_2024
REKOMENDASI NOMOR: 001/RM.03.01/IV/2024 TENTANG MALADMINISTRASI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO C.Q. BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BUNGO TERKAIT BELUM DITERBITKANNYA SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SPPT PBB-P2) ATAS 113 (SERATUS TIGA BELAS) BIDANG TANAH DI WILAYAH KABUPATEN BUNGO
856 KB
Instansi Daerah
REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 002/RM.03.01/IX/2023
Maladministrasi Atas Belum Terselesaikannya Persoalan Penghunian Bangunan Eks Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (PEPELRADA) di Kota Probolinggo
611 KB
Instansi Daerah
REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 001/RM.03.01/VIII/2023
Maladminitrasi Pemerintah Kota Atas Belum Diselesaikannya Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan/Pembuatan Jalan Tembus dan Pelebaran Jalan Kota
368 KB
Instansi Pusat (Kementerian/ Lembaga)
REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0003/RM.03.01/XII/2022
Maladministrasi Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelesaian Pemberian Kompensasi Kerugian Atas Kerusakan 5 (Lima) Unit Ruko Milik Warga Akibat Dampak Dari Ambruknya Dermaga Sambas Tahun 2014
346 KB
Instansi Pusat (Kementerian/ Lembaga)
REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0002/RM.03.01/0750.2017/XII/2022
Maladministrasi Atas Belum Diberikannya Informasi Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Berupa Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) Kepada Forest Watch Indonesia Walaupun Telah Terdapat Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
710 KB
Instansi Pusat (Kementerian/ Lembaga)
REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0001/RM.03.01/IX/2022
Maladministrasi Atas Belum Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
3.6 MB
Loading...
Loading...
